Paripurna penyampaian pandangan
umum fraksi-fraksi tentang rancangan Perda APBD 2024 di DPRD Sumbar, Selasa
(31/10/2023). (humasdprdsb)
PADANG, ANALISAKINI.ID--Pasca telah diterimanya rancangan Perda
APBD Sumbar tahun 2024, DPRD Sumatera Barat menggelar rapat paripurna, Selasa
(31/10/2023) di ruang sidang utama dengan agenda penyampaian pandangan umum
fraksi-fraksi tentang rancangan Perda APBD 2024.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar
didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib. Hadir Sekdaprov Hansastry yang mewakili gubernur dan wakil
gubernur.
Seperti diketahui, sebut Irsyad, paripurna pandangan umum fraksi merupakan
salah satu tahapan dalam penyusunan APBD. Catatan dan masukan yang disampaikan
oleh fraksi-fraksi akan menjadi bahan yang seharusnya dipertimbangkan oleh
pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2024 yang akan dibahas bersama DPRD
Sumbar.
Irsyad juga mengatakan bahwa penyusunan APBD 2024 harus selesai sebelum
tanggal 30 November. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah pusat terkait
tentang penyusunan APBD tiap tahunnya.
“Karena itu kita berharap dalam pembahasan APBD 2024 nanti bisa dilakukan
secara efektif dan efisien namun tetap dilakukan dengan optimal untuk memastikan
kebutuhan anggaran dan program terpenuhi untuk selama tahun 2024 selain juga
sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Irsyad.
Irsyad menambahkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam
penyusunan APBD 2024 salah satunya terkait pendapatan dan DAU. Selain juga
program-program yang menjadi target dalam RPJMD. Hal ini dikarenakan tahun 2024
merupakan tahun ketiga kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Mahyeldi dan
Audy Joinaldy.
Soal rapat paripurna tersebut seluruh fraksi-fraksi DPRD Sumbar telah
menyampaikan pandangan umum yakni total 7 fraksi.
Secara garis besar ada beberapa poin yang sama disampaikan antara beberapa
faksi, di antaranya adalah perlunya pengoptimalan upaya untuk meningkatkan
pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan APBD provinsi Sumatera Barat masih
sangat bergantung pada pajak daerah, terutama pajak kendaraan.
Selain itu, sejumlah fraksi juga meminta pengoptimalan program-program kepemimpinan
Mahyeldi dan Audy, terutama yang merupakan visi dan misi. Begitu pula dengan
target RPJMD, salah satunya Fraksi Partai Demokrat yang meminta untuk mengevaluasi
kembali tentang perkembangan penambahan jalan. Hal ini dikarenakan sudah banyak
jalan-jalan di Sumbar yang sudah mengalami keadaan rusak sehingga perlu
diperbaiki.
Juru Fraksi Demokrat M. Nurnas mengatakan, dalam upaya pengoptimalan
pendapatan daerah sebenarnya sudah banyak masih banyak terdapat aset-aset
daerah yang seharusnya bisa dioptimalkan pemanfaatannya.
Selain itu, perlu upaya optimal dari pemerintah provinsi untuk
memaksimalkan komunikasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan
bantuan dana untuk membiayai pembangunan di Sumatera Barat.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan tentang pentingnya upaya
optimal untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan kemiskinan di
provinsi Sumatera Barat dinilai masih relatif tinggi dan belum sesuai dengan
target yang seharusnya tercapai pada RPJMD.
Ketua Fraksi Gerindra Hidayat mengatakan, angka kemiskinan pada Tahun 2022
merupakan angka kemiskinan tertinggi selama 9 tahun terakhir. Sehingga perlu
upaya yang paling optimal dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mengentaskan
kemiskinan.
Pasca telah disampaikannya pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda
APBD 2024, selanjutnya DPRD juga akan menggelar rapat paripurna yang
beragendakan penyampaian jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi
tersebut. (n-r)
