Aksi damai mahasiswa di depan DPRD Sumbar,
Jumat (22/09/2023), terkait konflik agraria di Rempang, Batam. (humasdprdsb)
PADANG, ANALISAKINI.ID—Aksi penolakan
penggusuran dan investasi di Pulau Rempang, Batam, tak hanya terjadi di
Kepulauan Riau, tapi terus menggelinding di berbagai daerah di Tanah Air,
termasuk di Sumatera Barat.
Betapa
tidak, puluhan mahasiswa di Sumbar, Jumat (22/09/2023), yang mengatasnamakan
‘Gerakan Mahasiswa Pembebasan’, melakukan aksi damai di kantor DPRD Provinsi
Sumatera Barat, yang terletak di ujung Jl. Khatib Sulaiman, Kota Padang itu.
Siang
itu, para mahasiswa terlihat dalam aksinya menyatakan pembelaan terhadap warga
Rempang, yang saat ini menghadapi konflik agraria antara pemerintah dengan
masyarakat setempat. Mereka meminta agar mengembalikan hak warga Rempang.
Koordinator
Aksi, Jafar Abdurrahman, menyatakan mengutuk keras aksi perampasan tanah warga
di Pulau Rempang oleh pemerintah tersebut.
“Mereka
warga Rempang pemilik sah lahan di sana. Mereka tinggal dan telah menempati
tanah tersebut sejak lama, berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun. Kini,
terjadi perampasan, ini namanya kezaliman pemerintah, yang telah menindas
rakyat,” tegas Jafar.
Suara
takbir juga berkumandang dalam aksi yang cukup bersemangat itu. Dan, mereka pun
mendapat pengawalan dari aparat keamanan.
Gerakan
Mahasiswa Pembebasan ini juga mengutuk tindakan represif dan kekerasan yang
dilakukan aparat gabungan terhadap masyarakat Rempang dan Galang sehingga
banyak masyarakat yang mengalami cedera, trauma dan kerugian materi.
“Seharusnya
aparat negara menjaga dan melindungi rakyat, bukan malah sebaliknya,” kata
Jafar lagi.
Dalam
aksi itu, mereka menuntut pemerintah agar menghentikan proyek strategis
nasional di Rempang dengan alasan pasir kwarsa yang ada di Rempang sebagai
bahan baku industri kaca merupakan harta milik umum, yang seharusnya dikuasai
oleh negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Aset itu, kata mereka,
kepemilikan dan pengelolaannya bukan diserahkan kepada pihak swasta, baik
swasta dalam negeri maupun swasta asing.
Sayang,
saat bersamaan pimpinan dan para anggota wakil rakyat di gedung DPRD
tersebut sedang tugas ke luar daerah,
maka kedatangan para mahasiswa tersebut disambut oleh Kepala Bagian (Kabag)
Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar, Udlil Iman Zul.
“Terima
kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan adik-adik mahasiswa. Mohon maaf,
karena saat anggota dewan kita sedang bertugas di luar daerah, sehingga belum
dapat berdiskusi bersama kita. Namun, aspirasi adik-adik tetap kami tampung dan
nantinya akan kami teruskan,” kata Udlil.
Akhirnya,
para mahasiswa yang peduli itu, membubarkan diri. (n)
