 |
| Anggota DPR Asli Chaidir memberikan materi dalam acara yang digelar BPKH, Jumat (14/9/2023). (ist). |
Padang, Analisakini.id-Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) hadir untuk mengelola pelaksanaan haji agar masyarakat bersemangat naik haji. Di mana biaya melaksanakan haji tidak seluruhnya dibebankan kepada calon jemaah haji, tetapi juga ditanggung BPKH melalui pengelolaan uang jemaah haji.
Anggota DPR RI Komisi VIII, Asli Chaidir menyebutkan, jika dahulu haji biayanya di bawah Rp40 juta, namun pada 2022, untuk pergi haji biayanya mendekati Rp70 juta.
“Dari total biaya Rp70 juta tersebut, yang dibayar calon jemaah haji hanya Rp35 juta. Sisanya dibayarkan dari uang jemaah yang dikelola BPKH,” terang Asli Chaidir, saat kegiatan Desiminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji dan Sosialisasi BPKH, Kamis (14/9./2023) di salah satu hotel di Padang.
Asli mengungkapkan, saat ini dana haji yang dikelola oleh BPKH mencapai Rp158 triliun. Uang ini diletakkan di sukuk bank yang dipercaya pemerintah dan surat berharga.Inilah yang dapat membantu jemaah haji
Melihat kondisi perkembangan saat ini, Asli mengaku mencemaskan jika Negara Saudi Arabia mengharapkan pemasukan negaranya dari haji ini. Padahal, sejak dahulu sampai sekarang tidak ada kebijakan tersebut.
“Jika kebijakan tersebut terlaksana, yang dicemaskan itu akan berdampak kepada naiknya biaya haji. Kita khawatir dengan kebijakan Arab Saudi ini, lima tahun ke depan apa uang di BPKH ini masih bersisa?” terangnya.
Bahkan, ungkap Asli, tahun 2024 nanti biaya haji itu mencapai Rp92 juta. Tahun ini saja biayanya mencapai Rp90 juta. Calon jemaah haji membayar Rp50 jutaan dari total Rp90 juta biaya haji.
Asli juga mengungkapkan, kondisi saat sekarang ini, jika dulunya biaya jemaah haji yang disubsidi mencapai 50 persen, subsidi bisa berkurang hanya 25 persen.
“Ini yang kita khawatirkan. Apalagi ada penambahan kuota haji. Kami, Komisi VIII DPR RI berkomitmen betul-betul berniat baik untuk penyelenggaraan haji. Sekarang bahkan sedang merancang mengurangi jumlah hari di Saudi Arabia untuk menekan biaya yang semakin besar,” terangnya.
Untuk mengurangi biaya haji, banyak saran yang menginginkan agar BPKH membeli hotel di Mekkah atau Madinah. Agar harganya bisa bersaing dan dapat membantu biaya jemaah haji, karena banyak jemaah haji Indonesia. “Tapi usulan ini masih dikaji,” tambahnya.
Selain masalah biaya haji, kondisi yang dihadapi saat ini, masa tunggu haji itu sudah mencapai 24 tahun. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Asli Chaidir mengajak masyarakat untuk mengikuti program haji muda. Tujuannya, agar tidak terlalu tua untuk haji. Masa tunggu haji ini sudah 24 tahun. "Kita berikan sosialisasi kepada masyarakat,” terangnya.
 |
| Anggota Komisi VIII DPR Asli Chaidir bersama Dewas BPKH Deni Suardini, Wakil Ketua Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Ki Jal Atri Tanjung, Kakan Kemenag Padang, Edy Oktaviandi, Anggota DPRD Sumbar Maigus Nasir, Ketua Aisyiyah Kota Padang Erliwati Asli Chaidir dan sejumlah tokoh lainnya. (deswandhy). |
Asli Chaidir juga mengungkapkan, BPKH juga punya dana abadi umat yang jumlahnya mencapai Rp3,6 triliun. Ada sekitar Rp400 miliar nilai manfaat dari dana tersebut untuk dikembalikan ke masyarakat. Asli Chaidir minta agar uang umat ini diawasi. “Melalui uang ini, saya sudah manfaatkan untuk salurkan membantu pondok pesantren dan madrasah di Sumbar. Kita sudah bantu semuanya,” tambahnya.
Sementara, Dewan Pengawas BPKH Deni Suardini mengatakan, BPKH perannya sangat penting, karena diberi amanah penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama (Kemenag), sementara pengelolaan keuangan haji dilaksanakan oleh BPKH.
BPKH azasnya prinsip syariah dan tidak mengandung riba. Juga ada prinsip kehati-hatian, memberikan manfaat dan dikelola secara transparan. Juga prinsip mampu dipertanggungjawaban kepada jemaah haji yang jumlahnya saat ini mencapai 5,3 juta.
BPKH menurutnya harus betul-betul dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji. Sehingga memberikan kepuasan bagi jemaah haji. Juga meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya ibadah haji.
Menurut Deni, biaya saat ini belum mencerminkan biaya riil ibadah haji. Masih ada selisih biaya jemaah dengan Bipih-nya atau ongkos haji. Dengan biaya Rp92 juta dari 51 persen, maka sekitar 50 jutaan jadi ongkos haji beban jemaah haji. “Jadi masih ada selisih yang harus ditanggulangi. Menggunakan dana hasil pengelolaan haji, biaya haji harus riil,” terangnya.
Deni juga menilai pengelolaan keuangan haji saat ini cukup baik. Bahkan, laporan keuangan haji tahun 2018 hingga 2022 dari BPK RI, pengelolaan dana haji meraih opini WTP. Pencapaian ini karena memang pengelolaan keuangan haji disajikan sesuai prinsip akutansi dan standar dan keuangan.
“Juga didukung pengendalian yang kuat dan efektif melalui pengawasan internal dan masyarakat. Pengelolaan keuangan sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah,” terangnya.
Deni menegaskan, Dewan Pengawas BPKH sangat hati-hati dalam pengelolaan keuangan haji. Diungkapkannya, kondisi sejak Januari hingga Juli 2023 uang haji yang dikelola bernilai Rp158,30 triliun. Sementara 25 persennya yakni Rp39 triliun, ada di penempatan lain dan terjaga aman. Sisanya Rp119 triliun dalam bentuk investasi dan bahkan hampir 72 persen dalam bentuk surat berharga, yakni hampir Rp117 triliun.
“Selain aman, dana haji tersebut mampu menutupi seluruh kewajiban. Pelaksanaan pengelolaan keuangan juga efisien. Bahkan, rata rata 3 persen digunakan untuk penerima manfaat. Nilai manfaat hingga Juli 2023 sudah mencapai Rp6,36 triliun. Bahkan saldo nilai manfaat masih bersisa sebesar Rp11 triliun. Jika empat bulan ke depan bertambah Rp3 triliun, maka akhir Desember akan terkumpul Rp14 triliun.
Kegiatan Desiminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji dan Sosialisasi BPKH tersebut dimoderatori oleh Wakil Ketua Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Ki Jal Atri Tanjung. Juga hadir narasumber lainnya, Kepala Kantor Kemenag Padang, Edy Oktaviandi. Hadir pada kesempatan tersebut, perwakilan MUI Sumbar, Pengurus Muhammadiyah Sumbar, Tarbiyah Sumbar, Aisiyah dan lainnya.(ef)
