Wakil Ketua DPRD Suwirpen Suib menghadiri Focus Discussion Group (FGD)
bersama Gubernur Sumbar dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
(ist)
PADANG, ANALISAKINI.ID--Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, terbilang aktif
melaksanakan kegiatan kedewanan sebagai wakil rakyat. Selain menemui masyarakat saat kegiatan
sosialisasi peraturan daerah (Perda) dan reses, dia juga melaksanakan sejumlah
kegiatan lain. Salah satunya terkait fungsi kedewanan sebagai bagian dari
pemerintahan Sumbar.
Terbaru, Suwirpen Suib menghadiri focus discussion group (FGD) bersama Gubernur Sumbar dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu (9/8/2023) di Istana Gubernuran. FGD tersebut merupakan upaya mencari solusi untuk persoalan yang dihadapi masyarakat Air Bangis, Pasaman Barat yang berdemo baru-baru ini di Padang
"Kita berharap unsur terkait agar bisa memperjelas peta hutan produksi yang tidak bisa digarap masyarakat, sehingga jelas mana yang bisa dimanfaatkan mana yang tidak," kata Suwirpen.
Dia mengatakan, terkait hutan produksi, sosialisasinya harus lebih maksimal, sehingga masyarakat mengetahui. Ketika sudah terlanjur digarap dan masyarakat tidak mengetahui status lahan, maka menurutnya, ini yang akan jadi persoalan di kemudian hari.
"Semoga persoalan yang dihadapi masyarakat Air Bangis, khususnya Jorong Pigogah Patibubur, bisa mendapatkan solusi strategis dari unsur pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten," katanya.
Dia mengatakan, pendataan hutan produksi harus disegerakan, sehingga persoalan yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari. Secara pribadi, pihaknya tidak ingin lagi ada konflik-konflik agraria di tengah masyarakat. Inginnya berdamai-damai saja.
"Jadi, pertemuan ini adalah tindaklanjut dari pertemuan pemerintah provinsi dan Polda Sumbar di Kabupaten Pasaman Barat, kali ini juga dihadiri oleh Komnas HAM," katanya.
Sebelumnya, pertemuan itu menghasilkan kesepakatan yang di antaranya semua stakeholder sepakat bahwa penyelesaian agraria di Air Bangis dilakukan secara dialogis. WALHI beserta Dinas Kehutanan Sumbar akan melakukan inventarisasi dan verifikasi data, peta, plotting masyarakat yang berladang dan berkebun dalam kawasan hutan produksi di Nagari Air Bangis.
Selain itu, baru-baru inu Suwirpen juga menyerahkan bantuan bedah rumah tak layak huni (RTLH) kepada puluhan masyarakat miskin di Kota Padang, yakni di kawasan Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh.
“Alhamdulillah. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Suwirpen Suib saat penyerahan bantuan yang bersumber dari dana pokok pikiran (Pokir) nya tersebut.
Total anggaran untuk bantuan bedah RTLH di Kelurahan Binuang mencapai Rp760 juta. Tiap KK akan mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta, dengan komposisi 75 persen dalam bentuk material bangunan dan 25 persen untuk biaya pengerjaan.
Untuk tahun 2023 ini total bantuan RTLH dari Suwirpen yang disalurkan sebanyak 57 unit dengan total anggaran senilai Rp1,14 miliar. Selain Rp760 juta untuk 38 rumah di Kelurahan Binuang, sebelumnya bantuan serupa telah diserahkan kepada 19 KK di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. (tt-n)
