Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib
bersama jajaran KPID Sumbar setelah upacara HUT RI di kantor KPID setempat,
Kamis (17/8). (ist)
PADANG, ANALISAKINI.ID--Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib,
didaulat sebagai inspektur upacara bendera HUT Kemerdekaan Indonesia ke-78 di
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar, Kamis (17/8/2023).
Pada kesempatan tersebut Suwirpen
menyinggung sejumlah isu strategis dalam lingkup kinerja KPID jelang Pemilu
2024.
"Kita telah memasuki tahun politik,
KPI sebagai induk dari KPID sangat berperan penting dalam menjaga netralitas
penyiaran dimana banyaknya politisi memiliki bisnis televisi," katanya.
Dia mengatakan, undang-undang telah
mengatur bahwa penyiaran merupakan unsur yang harus berada pada posisi netral,
tidak boleh memihak kepada golongan tertentu. Tidak bisa dipungkiri bisnis
industri televisi masih terkontaminasi terhadap unsur politik karena berkaitan
dengan pemilik, sehingga menyiarkan kepentingan pemilik masing-masing.
"Sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi KPID, nantinya harus tercipta pola pembagian porsi yang sama untuk
peserta pemilu. Dengan keberadaan KPID, maka terciptalah pemilu yang sehat dan
berintegritas," katanya.
Dia berharap KPID mengoptimalkan kinerja
untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu. Tidak hanya itu, KPID juga
berkepentingan untuk menyuguhkan penyiaran cerdas dan berimbang di tengah
masyarakat.
"Untuk itu, KPID mesti
berkoordinasi dengan unsur terkait demi menunjang kinerja," katanya.
Suwirpen juga menyinggung tentang
program pemerintah pusat terkait alih televisi analog ke digital yang
diharapkan berjalan sukses. Program pengalihan itu disebut dengan Analog Swit
Off (ASO). Dengan adanya peralaihan ini maka penggunaan frekuensi televisi
lebih efisien dan masyarakat bisa menikmati tayangan yang lebih jernih.
Sementara itu, Ketua KPID Sumbar, Robert
Cennedi mengatakan, KPID Sumbar secara kelembagaan berkomitmen untuk
menjalankan tugas-tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.
Banyak program strategis dalam rencana
kerja KPID Sumbar untuk menciptakan penyiaran yang lebih berkualitas. Namun
untuk penerapannya harus diperkuat dengan anggaran. Dengan demikian, program
kerja yang juga meliputi pengawasan akan berjalan lebih optimal.
"KPID Sumbar berkomitmen untuk
mengangkat potensi daerah melalui porsi program untuk daerah pada TV
nasional," katanya.
Dia berharap Wakil Ketua DPRD Sumbar
Suwirpen Suib bisa memberikan jalan keluar untuk keterbatasan-keterbatasan yang
meliputi KPID. (n-tt)
