 |
| Gubernur Mahyeldi saat melantik Kepala Biro Adpim, Mursalim di Auditorium Gubernuran, Padang, Senin (24/07/2023). Foto Adpsb. |
Padang, Analisakini.id-Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah melantik Mursalim sebagai Kabiro Adpim Setdaprov Sumbar, Senin (24/7/2023) di auditorium Gubernuran.
Mursalim sebelumnya adalah Kepala Satpol PP Padang yang sudah matang di Pemko Padang. Dia pernah menjabat Kepala Dispora Padang, Kepala Kantor Kesbangpol Padang dan Kabag Tata Pemerintahan. Pengalamannya memang segudang.
Dilantiknya Mursalim dan masuk gerbong Pemprov Sumbar, juga mematahkan anggapan selama ini yang berkembang di Pemprov Sumbar saat dinakhodai Mahyeldi. Sebab sejak dilantik pada 25 Februari 2021, Mahyeldi dianggap kurang suka dengan alumni IPDN/STPDN. Memang ada alumni IPDN/STPDN yang dilantik Gubernur, tapi masih pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar.
Dari catatan, Mursalim adalah pejabat Pemko Padang kedelapan yang 'ditarik" Mahyeldi ke Pemprov Sumbar. Mahyeldi sebelumnya adalah Walikota Padang dua periode. Tentu tahu persis kemampuan dan kakobeh anak buahnya. Mustahil rasanya yang dipakai Gubernur, punya kemampuan ala kadar.
Dan Mursalim ikut berkompetisi memperebutkan kursi Kabiro Adpim Setdaprov. Dari beberapa tahapan tes yang dilalui, Mursalim memang memiliki nilai tertinggi dari tiga besar kandidat. Sebagaimana komitmen Gubernur Mahyeldi dan Wagub Audy Joinaldy, yang terbaik yang akan dipilih, dan sekarang jatuh ke tangan Mursalim.
Pejabat Pemko Padang sebelumnya Medi Iswandi (staf ahli Walikota Padang) dan Andri Yulika (staf ahli Walikota Padang) juga memperoleh nilai tertinggi saat ikut lelang jabatan di Bappeda dan Asisten III. Medi dan Andri pun dilantik mengisi jabatan Kepala Bappeda dan Asisten III pada 1 Oktober 2021.
Barlius (Kalaksa BPBD Padang) yang ikut lelang jabatan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar) juga unggul dari kandidat lain saat ikuti beberapa tes. Paling tinggi nilainya. Barlius dilantik Gubernur Mahyeldi pada 19 Maret 2022.
Begitu pula Endrizal (posisi terakhir Kalaksa BPBD Padang menggantikan Barlius) yang ikut berkompetisi dalam lelang jabatan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar. Unggul dengan kandidat lain. Tertinggi nilainya. Dan dilantik pada 3 April 2023.
Sebelum Mursalim, awal Juli lalu dilantik juga Rudy Rinaldy (Kadis Pertanahan Padang) sebagai Kalaksa BPBD Sumbar). Rudy ikut lelang jabatan ini dan akumulasi nilainya juga mengungguli kandidat lain hingga akhirnya dilantik Gubernur.
Pejabat Pemko Padang yang pertama dilantik Gubernur Mahyeldi adalah Amasrul (Sekdako Padang) dilantik menjadi Kepala Dinas PMD Sumbar pada 23 Agustus 2021. Amasrul memang tidak ikut lelang, bisa job fit, karena jabatannya sebagai Sekdako Padang setara dengan jabatan eselon 2a di Pemprov Sumbar.
Pejabat Pemko Padang yang juga lolos lewat jalur jobfit adalah Al Amin (staf ahli Walikota Padang). Dia dilantik menjadi Kabiro Binsos Setdaprov Sumbar pada awal Februari 2023.
Al Amin sebelumnya pernah mengadu nasib ikut lelang jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sumbar. Dari awal pun, karena dekat dengan Mahyeldi dan sempat menjadi orang kepercayaan Mahyeldi saat sama-sama di Pemko Padang, Al Amin optimis bakal dipilih. Publik pun menilai begitu. Apalagi "suara rakyat" Pemprov Sumbar dan Pemko Padang. Sosok Al Amin menjadi bidikan. Ya, Al Amin seperti mendapat anginlah.
Tapi bagaimana? Sekali lagi, Mahyeldi lebih memilih pejabat yang memiliki nilai tertinggi dalam proses lelang jabatan Kadisnakertrans itu. Yaitu Nizam Ul Muluk, pejabat eselon 2 dari Pemkab Sijunjung. Semua terkejut. Apalagi Al Amin. Gagal di lelang jabatan, akhirnya Al Amin masuk jalur jobfit. Bersyukurlah dia. Bisa kumpul-kumpul dengan sesama pejabat eks Pemko Padang di Pemprov Sumbar, meski beda jalur masuk. Yang lain unjuk kemampuan dan bertarung lewat jalur lelang jabatan, dia cukup jalur jobfit.
Pesan Gubernur Mahyeldi saat melantik Mursalim adalah salah satu tugas dari Biro Adpim menjembatani hubungan antara pimpinan dengan masyarakat agar terbangun kemitraan, kolaborasi dan kerjasama.
"Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sumbar bisa bersinergi dengan segala potensi yang ada, baik antarsesama pemerintah maupun dengan masyarakat untuk menyukseskan berbagai program dan kegiatan,"kata Mahyeldi. (*/ef).
