 |
| Suasana rakor BKOW yang berlangsung di Padang. (ist), |
Padang, Analisakini.id-Perempuan Indonesia harus menjadi juru damai, apalagi pada pemilihan umum (Pemilu) serentak yang berlangsung pada 2024.
Demikian disampaikan Ketua Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Dr. Dra. Marlinda Irwanti, dalam rapat koordinasi Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Sumbar, Selasa (2/5/2023) di Padang.
Menurutnya, perempuan harus penjaga NKRI dan perempuan jangan jadi penyebar hoaks. Dalam pemilu mendatang perempuan juga diminta untuk mendukung caleg perempuan sebab perempuanlah yang akan menyampaikan aspirasi berkaitan dengan kebutuhan sesama.
"Boleh beda partai, beda Presiden, tapi antar caleg perempuan dan pemilih perempuan harus saling dukung," terang Linda.
Linda meminta BKOW Sumbar membuat data base para perempuan hebat di daerahnya. Melalui data base itu diharapkan para partai yang akan memenuhi kuota 30 persen dari jumlah caleg, tidak sembarangan mengusung caleg perempuan.
"Setelah data base terkumpul, BKOW harus mendatangi KPU. Sosialisasikan BKOW punya nama perempuan hebat dan patut diusung partai. Harapannya, parta tidak lagi mengusung celeg perempuan, sekedar pemenuhan kuota semata. Hingga mengusung caleg perempuan yang tak punya skill sama sekali. Untuk caleg perempuan, ayo miliki skill dan menjadi perempuan hebat di lingkungan sendiri dan masyarakat luas. Jika itu sudah ada, saya yakin caleg perempuan tersebut akan dipilih oleh pemilih perempuan," sebut Linda.
Linda juga mengingatkan anggota BKOW yang hadir untuk menyosialisasikan ilmu yang didapat dalam rakor.
"Jangan sampai peserta rakor foto sana foto sini tapi tak mendengar apa yang disampaikan pemateri. Mari mengembangkan diri dengan kegiatan positif hingga bermanfaat bagi masyarakat luas," terangnya.
Disebutkan, peran organisasi perempuan menyiapkan SDM perempuan melalui 102 organisasi perempuan, dengan total jumlah anggotanya sebanyak 90 juta perempuan yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Organisasi harus bersatu membuat pendidikan politik perempuan. Kesadaran berorganisasi ini untuk satu kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan individu organisasinya,” sebut dia.
Ketua BKOW Sumbar, dr. Amel Amelia mengatakan pada 2024, Indonesia memasuki tahun tahun politik. Untuk itu perlu persiapan dari seluruh elemen terkait. Termasuk masyarakat sebagai pemilih.
"Harapan kita kaum perempuan yang duduk di lembaga legislatif nantinya dapat mengukuhkan komitmennya dalam memenuhi dan memperjuangkan aspirasi bersama," ujarnya.
Melalui kiprah perempuan dalam politik, dia yakin kaum perempuan akan dapat berpartisipasi membantu pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam mengantisipasi dan mengatasi persoalan persoalan kaum perempuan. Tentunya melalui berbagai program/kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi, penataan sosial budaya dan agama, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Termasuk tindak pencegahan penyakit masyarakat dan prevalensi stunting yang mengancam generasi penerus bangsa.
Data dari KPU Sumatera Barat, dari 65 anggota DPRD Sumatera Barat hanya ada 4 orang kaum perempuan yang mengisi kursi legislatif. Jumlah ini sangat sedikit dan cenderung menurun dari periode sebelumnya (2014-2019), yakni ada 7 orang kaum perempuan yang duduk di legislatif.
Adanya kecendrungan penurunan jumlah perempuan yang berkontribusi di bidang politik, perlu kita sikapi dengan bijak agar keterwakilan perempuan dapat kita tingkatkan sehingga dapat mengakomodasi dan menyuarakan aspirasi kaum perempuan dalam pembangunan.
Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan dan keadilan gender, serta belum mampu menanggapi masalah utama yang dihadapi perempuan.
Banyak faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik, diantaranya faktor internal yakni faktor yang berasal dari diri perempuan itu sendiri.
Seluruh pihak, katanya perlu bahu-membahu membuka ruang seluas-luasnya, bukan hanya kesempatan bagi perempuan untuk terlibat. Namun juga memperoleh pengetahuan, memperluas pemahaman, dan meningkatkan keterampilan politiknya. Sehingga kelak ketika mereka duduk di kursi-kursi kekuasaan akan lahir kebijakan-kebijakan yang lebih responsif, inklusif dan humanis. Sedangkan dari perpektif eksternal, kalau saja sesama perempuan, saling mendukung, saling memotivasi, saling menginspirasi. (yk)
.jpg)