 |
| Effendi. |
Effendi
SEBANYAK 23 orang tuntas mengikuti tes pembuatan makalah dalam proses lelang terbuka untuk mengisi dua jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), Senin (8/5/2023). Mereka siap-siap mengikuti tes selanjutnya yaitu ujian kompetensi di BKD Riau, Kamis dan Jumat ini.
Jumlah yang ikut lelang terbuka kali ini memang banyak. Bahkan untuk posisi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar ada 16 orang. Luar biasa. Mungkin terbanyak di Indonesia dan torehkan sejarah. Tapi entahlah.
Di antaranya yang ikut itu adalah seorang pejabat Pemko Padang, yaitu Dr. Ir. Rudy Rinaldi, MT (Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang). Memang tidak ada larangan bagi pejabat manapun yang ikut lelang jabatan. Boleh-boleh saja. Itu hak sebagai ASN. Pindah dari pegawai pusat ke provinsi atau kabupaten/kota dan sebaliknya.
Yang penting harus memenuhi persyaratan. Makanya, ada juga ASN yang ikut lelang terbuka jabatan eselon II, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, tapi tak lolos seleksi administrasi.
Nah, kembali kepada lelang terbuka dua jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Sumbar itu, lolosnya Rudy Rinaldi, publik di daerah ini kembali bertanya-tanya. Sebab, Rudy Rinaldi adalah pejabat eselon II Pemko Padang kesekian kalinya yang ikut lelang jabatan di Pemprov Sumbar.
Dari beberapa referensi, sejak Mahyeldi dilantik sebagai Gubernur Sumbar pada 25 Februari 2021, setidaknya sudah delapan pejabat eselon II Pemko Padang yang ikut lelang terbuka jabatan eselon II Pemprov Sumbar. Publik juga tahu, Mahyeldi sebelum jadi Gubernur adalah Walikota Padang sejak 13 Mei 2014 dan berakhir setelah dilantik menjadi Gubernur.
Diawali Medi Iswandi (staf ahli walikota Padang) dan sukses menjadi Kepala Bappeda Sumbar lalu Andri Yulika (staf ahli walikota Padang) sukses menjadi Asisten III Setdaprov. Mereka berdua dilantik Gubernur Mahyeldi pada 1 Oktober 2021.
Kemudian Barlius (Kepala Pelaksana BPBD Padang) sukses menjadi Kepala Dinas Pendidikan Sumbar yang dilantik pada 18 Maret 2022 dan Endrizal (Kepala Pelaksana BPBD Padang) sukses menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar yang dilantik pada 3 April 2023.
Selain Medi, Andri, Barlius dan Endrizal, pejabat Pemko Padang lainnya yang ikut lelang terbuka jabatan eselon II Pemprov Sumbar adalah Feri Mulyani (Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Padang), Alfiadi (staf ahli Walikota Padang) dan Al Amin (staf ahli Walikota Padang).
Feri Mulyani gagal di Dinas Kesehatan Sumbar dan yang dilantik adalah Lila Yanwar. Alfiadi gagal di Biro Administrasi Pembangunan dan yang dilantik adalah Maifrizon. Sedangkan Al Amin gagal di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Nakertrans), karena yang dilantik adalah Nizam Ul Muluk.
Meski Al Amin gagal lewat jalur lelang terbuka, tapi lolos lewat jalur jobfit. Akhirnya dilantik jugalah Al Amin menjadi Kepala Biro Kesra Setdaprov oleh Gubernur Mahyeldi pada 8 Februari 2023.
Al Amin memang termasuk orang kepercayaan Mahyeldi saat memimpin di Padang. OPD strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dipercayakan kepadanya. Mustahil rasanya di OPD 'sarang pitih' ini dipegang oleh sosok atau figur bukan orang kepercayaan kepala daerah. Jadi kedekatan Al Amin dengan Mahyeldi, diakui. Mayoritas ASN Pemko Padang, tahu.
Makanya, saat Al Amin ikut lelang jabatan untuk Kadis Nakertrans Sumbar, mayoritas ASN Pemko Padang dan Pemprov Sumbar menilai, Al Amin yang gol. Tapi fakta bicara lain, Al Amin kalah di tiga besar oleh Nizam Ul Muluk. Menentukan satu dari tiga besar itu adalah wewenang Mahyeldi sebagai Gubernur.
Banyak yang terkejut. Orang kepercayaan tak dipilih Gubernur Mahyeldi. Banyak pula yang bilang Al Amin sendiri juga tidak menyangka. Yang dipilih Nizam Ul Muluk. Padahal ditelurusi betul, batandiang-tandiang dekat dengan Mahyeldi, justru Nizam yang lebih dekat. Tapi memang banyak yang tak tahu. Maklum Nizam lama bertugas di Kabupaten Sijunjung. Sudah "karatan" malah.
Nizam sealmamater dengan Mahyeldi saat SMA. Begitu pula, saat kuliah, Nizam seangkatan dengan Mahyeldi di Fakultas Pertanian Unand, angkatan 86. Jadi kenal lama, dekat dan komunikasi sangat cair.
Tapi pengangkatan Nizam sebagai Kadis Nakertrans Sumbar, bukan faktor kedekatan, melainkan sosok Nizam yang masak menjadi pejabat eselon II di Pemkab Sijunjung. Sudah empat jabatan eselon II dipercayakan kepada sang datuak sejak 2007. Jadi aspek profesional, pengalaman kerja dan kompetensi yang mengantarkan Nizam. Akumulasi nilai Nizam pun tertinggi dari dua pejabat lain. Mahyeldi lebih kedepankan kapasitas seseorang dalam menempatkan sebagai pejabat eselon II.
Singkat kata, Mahyeldi tentu memilih orang-orang yang profesional dan mumpumi yang bisa diajak kerjasama. Dan wajar jika pejabat eselon II Pemko Padang banyak dilirik, karena selama memimpin Kota Padang, Mahyeldi tahu mana yang boneh. Tapi yang lebih menentukan adalah sejalan. Boneh betul tapi tak sejalan, juga tak akan dipakai. Biarlah kadar bonehnya di bawah rata-rata, tapi sejalan tetap dipakai.
Dan pejabat Pemko Padang pertama yang ditarik Mahyeldi ke provinsi adalah Amasrul (Sekdako) menjadi Kepala Dinas PMD Sumbar pada 23 Agustus 2021. Kemudian menyusul Medi Iswandi, Andri Yulika, Barlius, Al Amin dan Endrizal. Dan kini sedang bertarung Rudy Rinaldi. Yang apes, Feri Mulyani dan Alfiadi.
Jadi tercatat sudah 6 pejabat eselon II Pemko Padang yang diboyong Mahyeldi ke provinsi. Belum lagi beberapa pejabat eselon III Pemko Padang dan lainnya, juga ditarik ke provinsi.
Dalam perjalanannya, pejabat seperti Medi Iswandi (Kepala Bappeda) dan Andri Yulika (Asisten III), terbantu benar Mahyeldi dalam menjalankan amanah sebagai Gubernur. Kinerja dua pejabat muda itu, juga diakui berkelas oleh beberapa pejabat senior Pemprov Sumbar.
Ada cacatan penting dalam 'eksodus'nya pejabat Pemko Padang ke provinsi itu. Sikap arif bijaksana dan memikirkan kepentingan lebih luas dari seorang Walikota Hendri Septa. Hendri Septa sebagai pejabat pembina kepegawaian di Pemko Padang merestuinya. Tanpa restu dan izin dari Walikota, dipastikan mereka gagal dalam persyaratan administrasi.
"Walikota Hendri Septa memberikan izin kepada pejabat Pemko Padang untuk mengabdi ke level lebih tinggi, provinsi. Jadi Pak Walikota mewakafkan ASN-nya untuk memberikan yang terbaik di provinsi. Semoga sukses menjalankan amanah di Pemprov Sumbar, membantu Pak Gubernur," kata Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Padang Arfian, suatu ketika.
Dengan demikian, kalau dikatakan Mahyeldi borong pejabat eselon II Pemko Padang ke provinsi, tergantung dari sisi melihatnya. Dari sisi jumlah, bisa jadi karena dari kabupaten/kota lain, rasanya baru seorang yaitu Nizam (pejabat eselon II Pemkab Sijunjung).
Tetapi dari sisi kebutuhan dan aspek profesional, wajar-wajar saja dan justru seharusnya. Mahyeldi tentu butuh orang seperti ini dan sudah pernah teruji saat dipakai. Jadi, Gubernur Mahyeldi borong pejabat Pemko Padang ke provinsi, ada apa? Ya, tidak ada. Biasa-biasa saja. Kalau menurut pembaca bagaimana?
