 |
| Guspardi Gaus. |
Padang, Analisakini.id-Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menegaskan dalam setiap tahapan Pemilu Serentak 2024 diperlukan kesadaran dan keterlibatan dari semua pihak untuk melakukan pengawasan.
Untuk itu, perlu memberikan pemahaman kepada semua elemen masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan bahwa pemilu itu sebagai media untuk meningkatkan kualitas demokrasi menjadi lebih baik.
"Artinya kita harus sepakat bahwa pemilu itu harus dijaga dari perbuatan-perbuatan curang, manipulatif yang dapat mengundang terjadinya keterbelahan di masyarakat dan mengindari 'hate speech' yang dapat memicu keadaan yang kontraproduktif,” kata Guspardi.
Hal itu disampaikannya di hadapan 100 peserta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Menuju Pemilu 2024, yang terselenggara berkat kerjasama antara Komisi II DPR dengan Basawslu RI yang diadakan di Padang, belum lama ini.
Pemilu serentak di Indonesia memang tidak mudah, mengingat jumlah penduduk yang besar dengan sebaran tempat yang berbeda. Ditambah dengan jenis variasi pemilu cukup banyak (pemilihan Presiden, DPR pusat hingga daerah, dan DPD RI).
Makanya Pemilu perlu dipersiapkan sedemikian rupa dan tak bisa hanya dibebankan kepada institusi penyelenggara pemilu saja.
"Dalam pengawasan pemilu, Bawaslu juga punya keterbatasan, baik dari regulasi maupun kewenangan. Pengawasan ini harus dibantu oleh para 'stakeholder',” lainnya, " ujar Politisi PAN itu.
Legislator dapil Sumatera Barat 2 inipun menegaskan perlunya harmonisasi dan sinergisitas antar lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), sehingga bisa menciptakan soliditas yang tinggi.
"Pemilu akan berhasil apabila seluruh lembaga penyelenggara pemilu bisa solid dan bersinergi. Kalau ketiga lembaga penyelenggara pemilu tidak solid, tidak bersinergi, maka bisa terpolasisasi sampai tingkat bawah. Ini tentu tidak kita inginkan," tegasnya.
Di samping itu peran serta dari masyarakat dalam mengawasi tahapan pemilu sangat penting dan teramat diperlukan.
Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu tidak hanya sekedar datang dan memilih, tetapi juga turut melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi. Serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu.
Kemudian, peran partai politik sebagai peserta pemilu juga tak kalah penting dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas.
"Semakin banyak pihak yang ikut terlibat mengawasi pemilu, maka hal-hal yang bisa menganggu dan merusak pemilu itu akan bisa dihindari," tegas Pak Gaus ini.
Oleh karena itu, sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024, tahapan pemilu bakal semakin krusial, sehingga perlu kesiapan yang baik dan paripurna.
“Masih ada 11 bulan lagi yang pasti dinamikanya semakin tinggi. Sekarang sudah tahap verifikasi coklit (pencocokan dan penelitian) DPT (daftar pemilih tetap). Mei ada pendaftaran bakal calon untuk DPR baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik antar penyelenggara pemilu dan keterlibatan masyarakat dan semua stake holder, diharapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa terselenggara lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya,” tutup anggota Baleg DPR tersebut. (tt)
.jpg)