.jpg) |
| Kantor Gubernur Sumbar. |
Padang, Analisakini.id-Dilantiknya Kalaksa BPBD Padang Endrizal sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar oleh Gubernur Mahyeldi pada Senin (3/4/2023) lalu, menjadikan Endrizal sebagai pejabat eselon II Pemko Padang yang keenam yang diboyong Mahyeldi ke provinsi. Mahyeldi memang sebelumnya adalah Walikota Padang.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang Arfian yang dihubungi di Padang, Rabu (12/4/2023) membenarkan hal itu. Bahkan tidak hanya enam pejabat eselon II, pejabat eselon III dan lainnya cukup banyak juga yang pindah ke Pemprov Sumbar.
"Pindah tempat pengabdian adalah wajar dan sah-sah saja. Kenapa banyak pejabat eselon II Pemko Padang pindah ke provinsi. Ini berarti SDM Pemko Padang memang dibutuhkan Gubernur di Pemprov Sumbar," kata Arfian.
Dari aturan, pejabat eselon II Pemko Padang itu pindah ke daerah lain atau provinsi, harus ada izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu kepala daerah. Dalam hal ini adalah Walikota Padang Hendri Septa.
Jadi, kalau Walikota Hendri Septa tidak memberikan izin kepada pejabat yang bersangkutan, tentu terkendala dilantik menjadi pejabat Pemprov Sumbar. Tapi, Walikota Hendri Septa tidak mau begitu. Tidak ingin dianggap menghambat karir ASN untuk menuju jabatan lebih tinggi atau di tempat lain.
"Bapak Walikota Hendri Septa mau mewakafkan pejabat eselon II Pemko Padang untuk mengabdi sebagai ASN untuk lingkup lebih tinggi dan luas. Ini wujud kepemimpinan yang lebih mengutamakan kepentingan lebih besar. Semoga para pejabat eselon II Pemko Padang itu memberikan yang terbaik buat provinsi," kata Anggota DPRD Padang Faisal Nasir.
Berdasarkan data lima pejabat eselon II Pemko Padang yang diboyong Mahyeldi ke Pemprov Sumbar adalah Sekdako Padang Amasrul yang dilantik sebagai Kepala DPMD Sumbar pada 23 Agustus 2021. Amasrul masuk lewat jalur jobfit.
Berikutnya, Andri Yulika (staf ahli Walikota) dilantik sebagai Asisten III Setdaprov dan Medi Iswandi (staf ahli Walikota) dilantik sebagai Kepala Bappeda Sumbar oleh Gubernur Mahyeldi pada 1 Oktober 2021. Dua pejabat yang menjadi orang kepercayaan atau ring 1 Mahyeldi dilantik setelah mengikuti proses lelang jabatan.
Selanjutnya adalah Barlius (Kalaksa BPBD Padang) yang dilantik Gubenur Mahyeldi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumbar pada Jumat, 18 Maret 2022. Barlius dilantik setelah mengikuti proses lelang jabatan.
Tak cukup sampai di sini, Gubernur Mahyeldi kembali menarik Al Amin (staf ahli walikota Padang) untuk dilantik sebagai Kabiro Bina Sosial pada 8 Februari 2023, lewat proses jobfit. Dan yang keenam adalah Endrizal (Kepala BPBD Padang) dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
Bahkan dengar kabar baik di Pemko Padang maupun di rumah bagonjong (sebutan untuk kantor gubernur), bakal ada lagi pejabat eselon II Pemko Padang yang bakal ditarik ke Pemprov Sumbar. Siapa lagi? Harap sabar ya?.
Dengan 'diborongnya' enam pejabat eselon II senior Pemko Padang yang kesemuanya disebut-sebut orang-orang kepercayaan Mahyeldi saat pemimpin Padang dulu, berdampakkah kepada kinerja Pemko Padang?
"Insyaallah soal kinerja, memuaskan. Dengan memaksimalkan ASN Pemko Padang yang muda-muda, energik, mau belajar dan sebagian juga berpengalaman dan senior, capaian kinerja mengacu kepada program unggulan, alhamdulillah tercapai," kata Walikota Hendri Septa yang dihubungi kemarin.
Pemko Padang sendiri menargetkan capaian program unggulan tercapai 99 persen pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja keras dan dukungan semua pihak dalam mencapainya.
Hendri Septa juga menyampaikan, progul yang sudah dijalankan dan tercapai pada saat ini baru sebesar 82%. "Alhamdulillah pada 2022 lalu kita sudah menyelesaikan beberapa progul yang telah mencapai 82%, hanya tinggal 17% lagi yang akan kita capai di tahun 2023 ini. Semoga dengan niat yang baik dan kerja keras kita di tahun ini saya yakin itu pasti akan tercapai," terangnya. (*/ef)
.jpg)