 |
| Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen saat berdialog dengan Komisioner KPID Sumbar Ficky Trisaputra. (ist) |
Padang, Analisakini.id-Telah bergulir tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib mengingatkan Komisioner KPID Sumbar memiliki pekerjaan yang cukup berat yakni dalam mengawasi netralitas tayangan jelang Pemilihan Umum 2024.
“Tahun 2023 ada PR yang lebih yaitu bagaimana menjaga agar TV dan radio ini tetap dapat melakukan siaran secara cerdas, netral, terhadap Pemilu 2024,” ujarnya, Jumat (3/3/2023).
Hal tersebut penting untuk dicermati mengingat apabila dihitung mundur, pemilihan umum hanya tinggal hitungan 11 bulan lagi.
“Ini tahun politik, tahun yang penuh tantangan bagi semua pihak terutama teman-teman di industri penyiaran. Jadi KPID harus dapat mengawasi netralitas tayangan,” pintanya
Melihat kondisi yang ada saat ini, Ketua Umum Solok Saiyo Sakato ini juga berharap adanya batasan batasan terkait dengan iklan partai politik yang saat ini menghiasi layar televisi, ada beberapa partai politik yang nota benenya juga memiliki media dengan masif lembaga penyiaran menyiarkan hal tersebut secara berulang ulang, saya melihat tidak ada keadilan di sini, KPID Melalui KPI pusat hendaknya tela membuat regulasi yang jelas akan iklan politik tersebut.
Politisi Partai besutan SBY ini juga menerangkan, komisioner KPID Sumbar juga mengemban tugas perihal digitalisasi penyiaran yang disertai dengan masifnya berbagai konten, menyusul perkembangan transformasi digital di segala bidang.
Untuk itu, DPRD Sumbar menekankan pula pentingnya tugas dan fungsi KPID agar lebih inovatif, adaptif, lincah dalam membumikan program-program strategis pengawasan siaran. Dan penguatan pemirsa dalam hal ini literasi juga sosialisasi pentiaran yang sehat bagi masyarakat.
Selain menyinggung tentang iklan kampanye dan kepemiluan, Wakil Ketua DPRD Sumbar ini juga mengingkatka tugas yang selalu melekat pada KPI dalam mengawasi konten-konten siaran berbau kekerasan, termasuk melakukan kampanye antikekerasan seksual yang tidak menutup gender manapun, karena saat ini hal hal tersebut sangat marak terjadi di Sumbar.
Menanggapi hal tersebut Ficky Tri Saputra, Korbid Pengawasan Isi Siaran KPID Sumbar berjanji akan segera berkonsultasi dengan KPI Pusat terkait hal-hal yang menjadi perhatian dari DPRD Sumbar.
Ficky juga mengakui monopoli iklan kampanye di beberapa lembaga penyiaran sangat kental sekali dilakukan oleh salah satu partai politik, apakah itu melanggar atau tidaknya, KPID Sumbar akan segera berkoordinasi dengan KPI Pusat.
Mewakili komisioner di KPID Sumbar, mantan wartawan di salah satu TV lokal ini juga berterima kasih atas masukan dan pandangan pandangan yang diberikan oleh DPRD Sumbar terkait kinerja kedepan di tahun politik yang saat ini telah dimulai.
KPID Sumbar juga pastikan, tidak akan tebang pilih kepada setiap lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan dan tidak netral nantinya. (bm)
.jpg)
