arrow_upward

Realisasi APBD Sumbar 2022 Cigin Larinya di Penghujung

Senin, 16 Januari 2023 : 09.41
Effendi

Pertengahan Desember 2022, publik di daerah ini heboh. Pro kontra pun muncul. Perang opini pun terjadi. Penyebabnya adalah soal realisasi APBD Sumbar 2022 yang masih belum memuaskan. Ya, mengecewakanlah.

Realisasi APBD Sumbar ini dimunculkan oleh Anggota DPRD Sumbar H.M Nurnas. Katanya, data yang didapatkan per 14 Desember, dari Rp6,639 triliun total APBD Sumbar 2022 yang mampu dibelanjakan baru Rp5,241 triliun. "Belum direalisasikan mencapai Rp1,397 triliun. Ini angka sangat besar,” kata politisi Demokrat ini seperti dikutip dari Harian Singgalang, Kamis (16 Desember 2022).

Menurut dia, dengan angka yang sangat besar itu, apa kata masyarakat Sumbar nanti, di saat butuh stimulan dan program untuk mendongkrak ekonomi mereka. “Ada apa ini, perlu ditelurusi. Tapi kita tunggu nanti setelah 25 Desember, berapa serapan APBD 2022,’ tambah dia.

Sebelumnya, sejak pertengahan tahun 2022, memang di berbagai media baik cetak dan online, baik pimpinan DPRD Sumbar dan anggotanya menghebohkan soal realisasi APBD Sumbar 2022 ini.

Benar, angka Rp1,3 triliun itu kondisi per 14 Desember 2022. Gubernur melalui Asisten II Setdaprov Wardarusmen menjelaskan, berdasarkan rapat dengan OPD-OPD, soal realisasi belanja di masing-masing OPD rata-rata bisa mencapai 95 persen di akhir tahun. Soalnya banyak pekerjaan dalam proses finishing dan jelang 28 Desember dibayarkan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi, sambung Wardarusmen, sangat konsen mempressur dan tegas kepada OPD-OPD yang realisasinya rendah untuk terus ditingkatkan. Apa yang disampaikan Wardarusmen itu, terimplementasi di lapangan. Bahkan Gubernur Mahyeldi, langsung memimpin rapat OPD soal realisasi sekaligus ajang evaluasi pejabat. 

Dan menutup tahun 2022, kinerja anggaran Pemprov Sumbar menunjukkan kondisi yang sangat baik. Pada sisi Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasinya surplus 100,93 persen. Dari sisi belanja, indikatornya cukup baik yaitu mencapai 94,95 persen dengan sisa anggaran 2022 sekitar Rp281,18 miliar.

Hal itu disampaikan Gubernur Mahyeldi, saat memberikan arahan pada Subuh Mubarokah, di Masjid Raya Sumbar, Ahad (1/1/2023). Meski menunjukkan pencapaian positif, menurut gubernur, Pemprov Sumbar akan melakukan evaluasi-evaluasi demi perbaikan ke depan, khususnya terhadap OPD yang serapan anggarannya dibawah target.

"Alhamdulillah serapan anggaran mencapai 94,95 persen. OPD yang di bawah target, akan dievaluasi oleh masing-masing asisten," ujar gubernur seperti dikutip dari republika.co.id.

Ini tentu sebuah lompatan besar. Kondisi per 14 Desember 2022 masih tersisa anggaran APBD Sumbar 2022 sebesar Rp1,3 triliun dan menutup tahun 2023 per 31 Desember tersisa Rp281,18 miliar. Singkat kata dalam tempo dua minggu lebih dua hari, anggaran belanja direalisasikan sekitar Rp1,1 triliun. Cigin (bahasa Piaman, artinya kencang) sekali larinya.

Cigin larinya, tentu tidak terlepas dari ketegasan dan keseriusan Gubernur Mahyeldi bersama Wagub Audy Joinaldy mewanti-wanti OPD-nya. Sekali lagi, Gubernur juga mengungkapkan, rapat evaluasi realisasi APBD sekaligus momentum untuk mengevaluasi kabinetnya.

Selain itu pasangan Mahyeldi-Audy ini, didukung pula oleh trisula yang kapasitasnya diakui. Trisula dimaksud adalah tiga asisten Setdaprov, yaitu Asisten I Devi Kurnia, Asisten II Wardarusmen dan Asisten III Andri Yulika. Plus diback up oleh peran sentral Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi. 

Tiga asisten itu memang sangat piawai. Rutin mengevaluasi OPD-OPD di bawah koordinasinya. Arahan Gubernur ditekannya pula. Juga saran untuk perbaikan dan percepatan. Kepala Bappeda Sumbar mengontrol program dan lebih menekankan aspek sinkronisasi antara program unggulan (progul) dan anggaran.

Asisten I Devi Kurvia, siapa tak kenal. Dia pejabat terlama di Pemprov Sumbar. Jadi pejabat eselon II sejak 2007. Dipercaya Gubernur Gamawan Fauzi. Saat Gubernur dijabat Irwan Prayitno (IP), Devi Kurnia yang biasa disapa 'Pung, adalah tempat bertanya IP khususnya soal hukum dan pemerintahan. Awalnya memang berjarak dengan Gubernur Mahyeldi saat baru menjabat. Tapi setelah Mahyeldi tahu, Pung ternyata, pilihan tepat. 

Asisten II Wardarusmen, juga. ASN senior yang masak di Biro Perekonomian, Biro Pengelolaan Aset dan Pengadaan Barang. Dia tegas, cepat menganalisa dan menindaklanjuti apa yang ditugaskan Gubernur. Soal realisasi APBD Sumbar 2022 dimana Asisten II menggawangi OPD berdaging tebal, Wardarusmen paling nyinyir dan ngegas OPD.

Asisten III Andri Yulika. Termasuk muda, tapi cukup berpengalaman. Dan yang jelas secara chemistry cocok dengan Mahyeldi. Pejabat yang menjadi orang kepercayaan Mahyeldi. Diboyong Mahyeldi dari Pemko Padang. Soal kerja jangan ditanya, tenang tapi berisi dan bernas.

Begitu pula Kepala Bappeda Medi Iswandi. Si otak brilian yang menjadi orang kepercayaan Mahyeldi. Chemistrynya juga cocok dengan Mahyeldi. Diboyong dari Pemko Padang. Muda tapi para kepala OPD senang kepadanya, karena pandai membagi bola. Pejabat yang duduk di Bappeda memang harus lihai. Harus bisa menjaga keseimbangan di semua lini.

Kwartet ini sangat vital perannya sebagai 'leader' dalam mengawal, mengawasi dan memberikan advis kepada OPD-OPD sesuai arahan Gubernur Mahyeldi dan Wagub Audy dalam merealisasikan program yang ada dalam APBD Sumbar. Program dan kegiatan dalam APBD Sumbar ini, dirancang mengacu kepada RPJMD Sumbar dan disepakati Gubernur bersama DPRD Sumbar.

Karena disepakati bersama itu pula, wajar dan seharusnya DPRD Sumbar memberikan masukan dan kritik agar berjalan sesuai harapan. Tapi memang ada juga pihak yang kebakaran jenggot dibuatnya. Sampai-sampai, kritik anggota DPRD Sumbar HM Nurnas yang menyebut sisa anggaran APBD Sumbar Rp1,3 triliun adalah hoax.

Padahal, kalau dibaca utuh pernyataan politisi Demokrat ini, angka Rp1,3 triliun itu adalah kondisi 14 Desember 2022. Datanya ada. Seorang Nurnas yang di kalangan, pengusaha, politisi dan pejabat era tahun 2010-an, digelar sang kamus berjalan. Karena penguasaannya soal regulasi dan statementnya selalu berdasarkan data. Dipancing? Nurnas pasti tak mau.

Jadi, dalam hal ini, siapa penyebar hoax? Nurnas atau pihak yang menyebut statement Nurnas soal sisa anggaran Rp1,3 triliun, hoax itu yang hoax? Tapi sudahlah. Publik rasanya sudah paham.

Gubernur tidak membalas kritik itu, tapi disikapi dengan unjuk kerja. Bahkan saat memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus PWI Sumbar, Jumat (13/1), Mahyeldi pun kembali menegaskan kepada jajaran Pemprov selalu mengingatkan kalau ada kritikan dan ungkapan menyerang Pemprov Sumbar jangan dilawan. 

"Jangan dibalas dan menjadikan perang opini, kritikan semua pihak itu termasuk dari DPRD jawab dengan kerja. Di Minang ini kusuik-kusuik bulu ayam paruah juo nan ka manyalasaian, " ujar Mahyeldi. 

Begitulah salah satu cara Gubernur Mahyeldi dan Wagub Audy memimpin 'kabinet'nya. Perlahan tapi pasti menuai sukses. Menempatkan orang yang berkapasitas di posisi sentral dan menekankan semua OPD untuk unjuk kinerja, bukan perang opini. Cara lainnya bagaimana? Entahlah, mana saya tak tahu. Tanyakan saja langsung kepada Buya Gubernur, kepada Uda Wagub. (***)


Bagikan

Terbaru

Copyright © 2020 Analisakini.id | Jernih Melihat - All Rights Reserved