 |
| Effendi |
Effendi
Belakangan perseteruan Gubernur Sumbar Mahyeldi dengan Bupati Solok Epyardi Asda hangat kembali. Saling memanfaatkan media untuk "perang" pendapat dan saling membalas. Perseteruan ini pun menjadi pembicaraan publik. Siapa memulai?
Yang belakangan hangat adalah soal karyawan PT Tirta Investama Solok. Ini bermula saat sejumlah perwakilan PT Tirta Investama Solok mengadu kepada Gubernur Mahyeldi, Jumat (4/11/2022). Beritanya diterbitkan oleh Diskominfotik Sumbar di portal resminya, www.sumbarprov.go.id.
Selain itu di puluhan media online juga diterbitkan. Maklum, lebih 60 media online kontrak kerja sama dengan Diskominfotik Sumbar. Tapi ada juga terbit di media online yang tidak ada kerja sama.
Membaca judul berita produk Diskominfotik Sumbar itu, memang biasa-biasa saja. Yaitu "Gubernur Sumbar Minta Kisruh Karyawan dan PT. Tirta Investama Solok Ditindaklanjuti Sesuai Aturan".
Tapi dari isi berita, ada alinea yang membingungkan. Beragam persepsi muncul.
Alinea dimaksud adalah pernyataan Gubernur Sumbar Mahyeldi. Yaitu, "Saran saya permasalahan tersebut baiknya disikapi sesuai dengan peraturan yang berlaku, apa yang diputuskan oleh perusahaan sudah benar, selebihnya hal ini dapat dimusyawarahkan oleh ninik mamak setempat," ujar Gubernur Mahyeldi saat menerima kunjungan perwakilan PT. Tirta Investama Solok, di Istana Gubernuran, Jumat (4/11/2022).
Nah, dari pernyataan Gubernur Mahyeldi itulah ditangkap beragam oleh media. Salah satu media online di Sumbar, langgam.id , membuat berita rilis itu dengan judul "Soal Kisruh Karyawan Aqua Solok yang di-PHK, Mahyeldi: Keputusan Perusahaan Sudah Benar"
Berita ini tersebar juga di Kabupaten Solok dan membuat Bupati Epyardi Asda meradang. Dia menyayangkan pernyataan Gubernur Mahyeldi terkait PT Tirta Investama (Aqua) Solok dengan karyawan yang melakukan mogok kerja.
“Sungguh saya amat menyayangkan apa yang disampaikan seorang gubernur. Mereka yang kena PHK itu adalah masyarakat kita, masyarakat Sumbar yang butuh pekerjaan dalam menyambung hidup keluarganya. Seharusnya beliau bela rakyatnya,” tegas Epyardi Asda, saat menerima kunjungan perwakilan PT. Tirta Investama Solok di ruang kerjanya, Senin (7/11) seperti dikutip dari Harian Singgalang edisi Selasa (8/11).
Pernyataan Bupati Epyardi Asda ini juga beredar di banyak media. Pemprov Sumbar pun mengklarifikasinya, melalui Juru Bicara Pemprov Jasman Dt. Bandaro Bendang. Diterbitkan di web sumbarprov.go.id dan dimuat pula di puluhan media.
Kesimpulannya, berita yang menyatakan Gubernur Sumbar setuju PHK karyawan adalah tidak benar, karena dalam pertemuan tersebut tidak pernah ada disinggung soal PHK karyawan PT. Tirta Investama Solok (pabrik Aqua Solok).
Meski ada klarifikasi dari Jubir Pemprov Sumbar, tapi perseteruan itu telah meluas. Publik Sumbar tahu perseteruan Gubernur Mahyeldi dengan Bupati Solok Epyardi Asda kembali terulang. Sebelum rilis Diskominfotik Sumbar soal PT Tirta Investama ini, perseteruan sebelumnya juga dipicu rilis Diskominfotik Sumbar.
Bupati Solok Epyardi meradang dibuatnya. Ini gara-gara komentar Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sumbar Jasman Rizal terkait ketidakhadirannya pada Rakor di Mentawai (7-8/3/2022). Jasman menuding pemerintah Kabupaten Solok tidak menghargai Gubernur Provinsi Sumbar dan tidak patuh kepada pemerintah provinsi.
Menurut Epyardi pernyataan Jasman Rizal tak patut diapungkan ke media, karena pihak pemerintah provinsi tidak pernah melakukan konfirmasi atas ketidakhadiran pihak Pemkab Solok di Mentawai.
“Menurut saya statement yang dikeluarkannya di media bukanlah kewenangannya untuk menyudutkan satu daerah pemerintahan. Dan soal ini saya sangat menentang keras apa yang diucapkan oleh juru bicara gubernur itu," ungkap Epyardi Asda Rabu malam (9/3/2022) seperti dikutip Covesia.com.
Epyardi tak sekadar menangkis tapi balik menyerang dan membeberkan hal-hal lain yang bermuara negatif kepada Gubernur dan Pemprov Sumbar. Benar Jasman Rizal akhirnya mengklarifikasi pernyataannya itu, tapi mau apalagi nasi sudah jadi bubur.
Padahal dikaji-kaji betul sebelum rilis itu ada, hubungan personal Mahyeldi dengan Epyardi sangat baik. Ketika Mahyeldi dan Audy Joinaldy jadi bulan-bulanan akibat pengadaan mobnas baru, Epyardi termasuk yang membela Gubernur.
Itu orang yang iri saja sama kita Pak Gubernur, kita dipilih rakyat. Mobnas sangat penting apalagi daerah gubernur luas dari ujung ke ujung, medan berat pula di pelosok. Butuh mobnas yang kuat. Kalau tidak pakai saja mobil pribadi saya," canda Epyardi kepada Gubernur Mahyeldi saat berkunjung ke Kabupaten Solok.
Mahyeldi pun membalas, dirinya dekat dengan istri Bupati Solok, Emiko Epyardi Asda. Sama-sama kuliah di Fakultas Pertanian Unand. Mahyeldi masuk tahun 1986, Emiko tahun 1987.
"Saya saya maju Pilwako Padang pada 2013 bersama Emzalmi yang diusung koalisi PKS dan PPP, Pak Epyardi yang menolong saya," sebut Mahyeldi. Epyardi saat itu memang tokoh penting di PPP.
Singkat kata, hubungan Mahyeldi dengan Epyardi baik-baik saja dan sudah terbangun lama. Tapi mulai renggang dan berseteru kabarnya gara-gara rilis Diskominfotik Sumbar itu. Rilis yang bikin gaduh.
Rilis Diskominfotik Sumbar bikin gaduh juga dialami Bank Nagari. Ini terkait berita pernyataan Gubernur Sumbar Mahyeldi yang mengendus ada manajemen Bank Nagari yang tidak setuju dengan konversi ke syariah. Untuk itu, mereka diminta mengundurkan diri saja. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan kegiatan Subuh Mubarokah bulanan ASN lingkup Pemprov Sumbar, di Masjid Raya Sumbar, Minggu (6/3/2022).
Apakah betul Gubernur Mahyeldi menegaskan hal seperti ini? Wartawan rasanya tidak ada yang hadir pada Subuh Sajadah itu dan tentu saja tidak mendengar atau wawancara langsung dengan Gubernur. Yang membuat rilis itu, adalah ASN Diskominfotik dan dijadikan rilis resmi Pemprov Sumbar. Karena resmi, berarti apa yang disampaikan Gubernur seperti itu, bisa jadi benar.
Seorang wartawan pun pernah menjapri saya, 12 Agustus 2022. Dia bilang, blunder rilis Diskominfotik ini. Bara banyaknya PPPK maupek ka Gubernur.
Berita tersebut adalah "Gubernur Mahyeldi Keluhkan Keberadaan PPPK Memberatkan Pemerintah Daerah".
PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Saya lihat web sumbarprov.go.id, ternyata memang benar, itu yang disampaikan dalam rilis tersebut meski judulnya beda. Saya pun menjapri orang dekat Gubernur Mahyeldi yang menjabat Asisten 3 Setdaprov, Andri Yulika. Dia terkejut sambil menulis "Astaghfirullah". Andri, katanya, langsung menelepon Kepala Diskominfotik Jasman Rizal. Berita itu akhirnya hilang dari web.sumbarprov.go.id.
Rilis bikin gaduh. Dan sepertinya, pejabat di OPD yang memproduksi rilis ini harus dievaluasi. Tapi Gubernur Mahyeldi, sekali lagi, orangnya paibo. Urang surau. Tak mau sembarangan menonjobkan pejabat. Meski ada sisi jeleknya, Gubernur Mahyeldi pasti melihat sisi positif pejabat tersebut. Sebagai bukti hampir dua tahun jadi gubernur (dilantik pada 25 Februari 2021), belum satupun pejabat eselon II yang dinonjobkan. Setelah ini? Entahlah. (*)
