arrow_upward

Gubernur Mahyeldi Minta Pengawasan terhadap Koperasi Mesti Profesional

Kamis, 17 November 2022 : 18.51
Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan materi dalam rakor Satgas pengawas koperasi prov/kab/kota serta pengurus dan pengawas koperasi. (deswandhy).

Padang, Analisakini.id-Gubernur Sumbar Mahyeldi meminta pengawasan terhadap koperasi harus dilakukan secara profesional. Sebab pengawasan profesional akan bermuara kepada kualitas pengelolaan koperasi. Dan dipastikan, koperasi itu akan tumbuh, berkembang dan mensejahterakan anggotanya.

"Itulah yang menjadi cita-cita Bapak Koperasi Bung Hatta. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam koperasi, kesejahteraan anggota tercapai. Apalagi di Sumbar, tanah kelahiran Bung Hatta, kita semua bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Tercapai, Bung Hatta akan tersenyum," kata Mahyeldi, Kamis (17/11/20222) di salah satu hotel di Padang.

Di hadapan para peserta rapat koordinasi (rakor) Satgas Pengawas Koperasi Prov/Kab/Kota serta Pengurus dan Pengawas Koperasi, Mahyeldi menegaskan pengawasan secara profesional itu, tidak hanya pada laporan keuangan, tapi juga struktur organisasi dan utamanya kinerja.

Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan jangan hanya pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) saja atau sekali setahun tapi dua kali setahun agar jelas pergerakannya oleh anggota dan masyarakat. Bagi anggota, muncul tekad untuk membesarkan koperasi dan bagi masyarakat yang belum bergabung ke koperasi akan menjadi anggota koperasi.


"Saya sedih jika dalam RAT atau evaluasi dinas terkait, izin koperasi dicabut, karena berbagai hal. Harusnya koperasi tumbuh dan berkembang. Kalau itu terjadi, berarti kita gagal lakukan pembinaan," kata Mahyeldi.


Data yang dipaparkan Gubernur dalam rakor tersebut terungkap jumlah koperasi diakui bertambah, termasuk aset dan volume usaha. Pada 2021, jumlah koperasi mencapai 4.048 unit dengan aset Rp5,5 triliun dan volume usaha Rp4,9 triliun. Namun yang aktif hanya 1.981 unit. "Ini harus menjadi perhatian kita bersama agar yang tidak aktif bisa aktif kembali," sebut Gubernur.


Jadi, dengan dilaksanakannya pengawasan koperasi, sambung gubernur, diharapkan bisa mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing sesuai dengan jati diri koperasi sehingga koperasi benar-benar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Sedangkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sumbar Nazwir mengatakan rakor bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi. Dengan harapan, pengawasan yang dilakukan mengarah kepada perbaikan kualitas pengelolaan koperasi.

Selain itu, juga memahami pemberantasan investasi bodong yang belakangan marak. Harapannya, agar satgas pengawasan koperasi paham dan tidak terjebak dalam investasi bodong. Masyarakat pun bisa terhindar dari investasi bodong.

Rakor diikuti 62 anggota Tim Satgas Pengawas Koperasi dari 19 kabupaten/kota, pengawas dan pengurus koperasi primer dan koperasi sekunder.

Dalam rakor itu di samping menghadirkan Gubernur Mahyeldi sebagai pembicara utama, juga hadirkan pembicara dari Polda Sumbar dengan topik Waspadai Investasi Bodong, lalu dari OJK Sumbar tentang Peran OJK dan Prosedur Mendapatkan Izin USP Koperasi yang melayani non anggota dan dosen Fakultas Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol soal Penyusunan Laporan Keuangan Syariah. (***)

Bagikan

Terbaru

Copyright © Analisakini.id | Jernih Melihat - All Rights Reserved