 |
| Guspardi Gaus |
Padang, Analisakini.id-Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan semua pihak terkait benar-benar fokus dan saling bahu membahu membantu penyelesaian pembebasan lahan tol Padang - Pekanbaru.
Padahal pembangunan tol tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2017 dan terhenti pengerjaannya 1,5 tahun belakangan ini. Sampai penghujung tahun 2022 ini persoalan pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru belum sepenuhnya tuntas.
Mestinya dilakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dengan menjelaskan maksud dan tujuan. Jangan hanya memerintahkan petugasnya saja.
"Coba langsung pimpin kelapangan dengan memberikan pengarahan, sosialisi terkait pengerjaan tolnya serta manfaat yang akan diterima masyarakat” tutur Guspardi kepada awak media, Senin (24/10/2022).
Jangan pula hanya membahas terkait tol saja. Namun, perlu ditanyakan kabar masyarakatnya bagaimana, dengarkan keluhan-keluhan warga. Sehingga dengan begitu kepercayaan dan hati masyarakat pun bisa didapatkan. Juga perlu dicermati kemungkinan ada calo di dalamnya. Apalagi orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan pribadi.
Karena sebelumnya Guspardi juga mendengar ada orang menggugat, padahal ia sama sekali tidak mempunyai kompetensi terhadap tanah yang digugat. Akibatnya pembebasan lahan pun menjadi terhambat.
Legislator asal Sumatera Barat ini menekankan, jika kedapatan ada oknum yang seperti itu pemerintah jangan sampai meladeni. Artinya, tidak semua penggugat harus direspons pemerintah, perhatikan dahulu apakah orang tersebut memiliki wewenang untuk menggugat atau tidak.
Pemerintah dan seluruh stake holder terkait harus tegas menangani hal tersebut. Pemerintah harus melakukan verifikasi data kemudian dikompilasi dan dirangkum, setelah itu diidentifikasi berbagai masalah-masalah yang ada pada tanah tersebut. Selanjutnya dibahas dan dicarikan solusi terbaik untuk penyelesainnya
Bagaimanpun, dalam pembebasan lahan tol khususnya seksi I padang-Sicincin ini jangan pula terhalang karena alasan tanah tersebut milik kaum adat, suku dan sebagainya untuk tidak ingin melepasnya.
Sebab, tanah tersebut tidaklah dirampas dari tangan masyarakat. Melainkan diberikan ganti untung yang setimpal. Keberadaan jalan tol ini mempunyai multiplier effect bagi masyarakat Sumatera Barat. Baik dari sisi meningkatkan perekonomian, juga mengurangi waktu tempuh perjalanan dan efek positif lainya.
"Oleh karena itu, diharapkan kepada tim percepatan Pemprov, Pemko Padang Pariaman, BPN dan seluruh stake holder bisa saling membantu dan bahu membahu mempercepat proses penyelesaian masalah pembebasan lahan untuk jalan Tol ini secara sungguh-sungguh. Mudah-mudahan seluruh persil bidang bisa segera di selesaikan dan kontraktor yang menangani proyek ini yakni PT Hutama Karya (HK) bisa segera melanjutkan pekerjaan pembangunan tol ini kembali," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.
Terpisah, Staf Ahli Gubernur Sumbar Bidang Ekonomi dan Keuangan Syafrizal menjelaskan, hingga kemarin proses pembebasan lahan tol sudah mencapai angka 82,71 persen. Total panjangnya 30,4 kilometer.
Jadi dari total bidang 1.614, sudah selesai sebanyak 1.335 bidang. Dimana sisa yang akan kita bebaskan itu ada sebanyak 279 bidang lagi. Diantaranya sebanyak 80 bidang tengah diverifikasi oleh satgas A dan B Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar,” sebutnya. (***)
.jpg)
