 |
| Drs. H. Guspardi Gaus,M.Si. |
Jakarta, Analisakini.id-Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menyoroti berbagai tudingan yang dilontarkan beberapa kelompok masyarakat terkait penunjukan Heru Budi Hartono menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta. Penunjukan ini disepakati melalui rapat tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.
"Banyaknya tudingan dan nada miring dari kelompok masyarakat ini perlu menjadi perhatian serius yang mesti dibuktikan oleh Pak Heru Budi Hartono," ujar Guspardi saat dihubungi, Rabu (19/10/2022).
Penunjukan Budi Heru Hartono sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta dituding sarat muatan politis dan dinilai bukan didasarkan faktor profesionalisme. Selain itu Heru Budi juga dinilai mempunyai track record yang kurang bersih dan kerap bersinggungan dengan kasus korupsi di DKI Jakarta.
Tidak dipungkiri Heru Budi pernah diperiksa KPK terkait kasus suap reklamasi laut Jakarta tahun 2016 silam. Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) juga pernah melakukan unjuk rasa dan mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dan menangkap Heru Budi atas dugaan keterlibatannya dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan rumah susun di DKI Jakarta Tahun 2015 dan 2016. Heru Budi juga diduga memiliki informasi mengenai skandal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau-pulau reklamasi yang berada di pantai utara Jakarta.
Tidak hanya itu, legislator asal Sumatera Barat itu menambahkan dalam jejak digital, nama Heru Budi Hartono juga disebut banyak tahu terkait kasus dugaan korupsi pembelian tanah Cengkareng dan Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Kemudian, banyak pihak merasa khawatir, Heru Budi akan mengubah berbagai kebijakan Anies yang tidak sesuai dengan pemerintah pusat seperti reklamasi. Serta keraguan terkait kemampuan Heru Budi menjaga netralitas ASN pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024
Oleh karena itu, Heru Budi Hartono yang baru saja dilantik sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta, harus mampu menjawab dan membuktikan berbagai tudingan yang dilontarkan kelompok masyarakat di atas. Termasuk menepis stigma negatif yang beredar bahwa Heru Budi dipilih lebih karena kedekatan dengan Jokowi dan bukan berdasarkan profesionalisme.
"Jika masyarakat Jakarta sudah ragu, tentu akan mempengaruhi efektivitas kepemimpinannya sebagai pengganti Anies yang dinilai banyak pihak berhasil mempimpin Jakarta. "Dan itu harus mampu dijawab dan dibuktikan oleh pak Heru Budi Hartono," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.
Sebelumnya, Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesoa (MAKI), Boyamin Saiman meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan penunjukan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heri Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Presiden semestinya membatalkan penunjukan HBD (Heru Budi)," kata Boyamin Saiman. (***)
