 |
| Ketum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono menyampaikan pidato kebangsaan. (ist) |
Jakarta, Analisakini.id-Pidato kebangsaan 21 tahun berdirinya Partai Demokrat disampaikan sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Pidato kebangsaan tersebut membahas tentang isu-isu nasional serta strategi Partai Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Sang Ketum yang akrab disapa AHY itu menyampaikan pidato kebangsaan di hari kedua Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Kamis siang (15/9/2022).
"Di usai yang ke-21 tahun, Partai Demokrat memiliki pengalaman lengkap dalam berdemokrasi. Kami pernah 10 tahun memimpin jalnnya pemerintahan. Kini kami berada di luar kekuasaan menjalankan fungsi check and balance," ujar AHY.
Putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan, Partai Demokrat dalam segala situasi memiliki prinsip yang tak pernah berubah. Yakni kaitannya dengan arah keberpihakannya dalam berpolitik.
"Insyaalah Partai Demokrat tetap istiqomah untuk memperjuangkan dan mengawal harapan rakyat," sambungnya.
Maka dari itu, AHY menegaskan dalam Rapimnas 2022 ini, Partai Demokrat memiliki 3 fokus utama yang dibahas oleh ribuan kader yang hadir baik DPP, DPD maupun DPC.
Pertama, memikirkan dan mencari solusi atas persoalan rakyat, utamanya kondisi sosial ekonomi rakyat. Fokus kedua adalah, Rapimnas Demokrat kali ini mengambil sikap atas sejumlah isu nasional yang fundamental yang juga jadi perhatian rakyat dan dunia. Baik soal demokrasi, kebebasan, keadilan, dan supremasi hukum.
Sedangkan fokus ketiga, terkait dengan harapan dan rekomendasi Partai Demokrat untuk daerah dah Pemilu Serentak 2024. Partai Demokrat, kata AHY, menawarkan keinginan solusi terbaik yang dapat menjadi alternatif penyelesaian rakyat saat ini.
Tunda Mega Proyek IKN
Dalam kesempatan itu, AHY mengkritisi langkah pemerintah yang dinilai ambisius dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN). Di tengah kondsi ekonomi saat ini, AHY meminta pemerintah untuk menunda mega proyek tersebut
"Pembangunan infrastruktur memang penting dan beberapa proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah mulai dirasakan manfaatnya. Namun ketika keuangan negara sangat berat, ditambah beban utang yang tinggi maka perlu dilakukan penjadwalan kembali atau dilakukan penundaan," kata AHY.
AHY juga mengingatkan, dalam membangun ibu kota maka jangka waktu pembangunan perlu juga dipertimbangkan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan kondisi ekonomi negara.
"Catatan Partai Demokrat adalah IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan dan dipersiapkan dengan sebaik munkgin kalau tidak maka bisa gagal pembangunannya," ujarnya.
Selain itu, AHY juga menyindir soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang justru menggunakan APBN. Padahal sebelumnya pemerintah menyampaikan pembangunan tersebut tidak menggunakan APBN sepersen pun.
"Partai Demokrat menyarankan agar dalam membangun mega proyek perencanaan harus matang sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan yang bisa merugikan keuangan negara dan memberatkan pemerintah sendiri," ucapnya.
Menurutnya Indonesia tidak boleh terus menerus menambah utangnya. Hal tersebut juga dinilai tidak bijaksana jika megaproyek itu didanai dari utang. Sebab utang ini justru akan menambah beban fiskal. Apalagi saat ini tengah menghadapi krisis. dan tekanan ekonomi yang berat.
"Menunda proyek pembangunan nasional strategis bukan sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini lebih baik daripada memaksakannya," imbuhnya.
Kritisi Harga BBM
Soal naiknya harga BBM juga dikritisi. Partai Demokrat mengerti, ada persoalan dengan kesehatan APBN, dan ruang fiskal negara. Karena itu, pemerintah memandang perlu, untuk mengurangi subsidi BBM. Namun, di sisi lain, Demokrat juga sangat mengerti, kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tengah menghadapi tekanan berat.
Sesungguhnya, ada banyak cara, untuk menyelamatkan fiskal, selain menaikkan harga BBM. Misalnya, dengan melakukan realokasi anggaran; penentuan prioritas; termasuk, penundaan sejumlah proyek nasional, yang tidak sangat mendesak.
Sekarang, kenyataannya, harga BBM, sudah dinaikkan. Untuk itu, Demokrat menawarkan dua solusi. Pertama, bantuan kepada rakyat, yang ekonominya lemah atau BLT, jumlah uangnya harus cukup, tepat sasaran, dan harus bebas dari politik.
"BLT, produk kebijakan Presiden SBY, yang dulu ditentang oleh sebagian kalangan, justru sekarang ditiru dan terbukti menjadi penyangga utama, daya beli masyarakat," sebut AHY.
Dan tidak kalah pentingnya, alasan dan waktu, untuk menaikkan harga BBM, juga harus tepat. Jika harga minyak mentah dunia menurun, turunkan kembali harga BBM. Jangan sebaliknya, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM justru dinaikkan.
Visi Pembangunan
AHY juga menyampaikan pandangan Demokrat menyangkut visi, strategi dan kebijakan pembangunan ke depan. Berbeda dengan kebijakan pemerintahan saat ini, Demokrat justru mengutamakan pembangunan manusia. Tentu tanpa mengabaikan infrastruktur.
"Infrastruktur pun, seharusnya dibangun secara nasional, pusat dan daerah, serta mencakup semua sektor. Bukan hanya memprioritaskan jalan-jalan tol," sebut AHY.
Sekali lagi, pembangunan infrastruktur tetap penting, namun harus dilakukan secara bertahap. Mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, dan investasi swasta yang sehat. Harus dicegah penggunaan dana utang yang terlalu besar.
Utang Indonesia 8 tahun terakhir ini meningkat tajam, jauh di atas keamanan fiskal. Utang Indonesia saat ini, Rp7.163 triliun atau meningkat Rp4.500 triliun.
"Ini merupakan risiko tersendiri, bagi perekonomian kita. Sebab, di samping membebani pemerintah-pemerintah mendatang, juga berbahaya, jika perekonomian global dan nasional, terguncang dalam krisis. Ingat, utang yang sangat besar bisa mengakibatkan krisis utang. Pada gilirannya, bisa menjadi pemicu krisis ekonomi secara nasional. Banyak contohnya di dunia," terang AHY
Demokrat Sumbar Dukung AHY
Sementara itu, para pimpinan Partai Demokrat di daerah hingga pusat sepakat mendukung AHY bertarung di Pilpres 2024. Dukungan ribuan kader itu menggema dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat yangberlangsung di Jakarta.
Selain itu, para pimpinan Demokrat di daerah bergiliran menyampaikan keluhan atas kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
"Kami menyuarakan masalah kenaikan harga BBM yang semakin membuat masyarakat menjerit. Ini dirasakan dari Sabang hingga Merauke," kata Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, Mulyadi.
Mantan Anggota DPR RI tiga periode itu mengatakan, DPD Demokrat Sumbar bersama 32 DPD lainnya satu suara mendukung AHY menjadi kontestan di Pilpres 2024 mendatang.
Kehadiran AHY memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Apalagi, rakyat pernah dipimpin 10 tahun oleh tokoh terbaik Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Mulyadi, rakyat rindu dengan corak dan gaya kepemimpinan SBY yang kebijakannya menyentuh untuk kebaikan seluruh lapisan masyarakat.
"Tertumpang harapan besar kepada Ketum AHY untuk kembali melanjutkan perjuangan Bangsa, seperti yang pernah dijalankan Pak SBY dulu," katanya.
Di era SBY, kata Mulyadi, tidak hanya Partai Demokrat yang berkuasa, namun tokoh-tokoh terbaik Sumbar juga hadir di lembaga negara. Bahkan, sejumlah menteri penting ditempati oleh putra Minang.
Atas dasar itu, dia optimis tokoh-tokoh terbaik Minang akan kembali berjaya ketika AHY memimpin negara ini.
"Seluruh kader Demokrat Sumbar siap memenangkan dan berjuang untuk AHY. Kita pernah berjaya, mari kita rebut lagi di 2024," katanya sembari menyebutkan, 2009 DPRD Sumbar dipimpin Demokrat. (ef)
.jpg)