arrow_upward

Mengadu ke DPRD Sumbar, 2.400 Non ASN Solok Selatan Minta Masuk Data KemenPAN RB

Rabu, 14 September 2022 : 11.37


Wagub Audy Joinaldy bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen dan anggota DPRD lainnya serta perwakilan homorer Solok Selatan. (ist)

Padang, Analisakini.id— Puluhan perwakilan dari 2.400 tenaga non ASN Kabupaten Solok Selatan, Selasa (13/9/2022) sore mendatangi kantor DPRD Sumbar. Mereka ke sana mengadukan nasibnya yang terkatung-katung akibat adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer termasuk non ASN.

Padahal, di Kabupaten Solok Selatan saat ini tercatat 2.400 tenaga non ASN yang masih berstatus aktif dan sebagian non aktif. Mereka menuntut dimasukkan dalam pendataan Kementerian PAN-RB.

Dari jumlah non ASN di Solok Selatan itu, ada yang merupakan guru honorer, tenaga medis, pegawai kantor pemerintah  dan lainnya.

“Kami meminta dimasukkan dalam pendataan tenaga non ASN Kementerian PAN-RB. Jadi nanti kami tidak tertinggal jika ada program pemerintah pusat terkait nasib kami,” ujar Eci, salah satu dari perwakilan non ASN tersebut.

Untuk diketahui Kementerian PAN-RB meminta seluruh daerah di Indonesia untuk mendata pegawai non ASN (honorer). Tujuan pendataan untuk mencari solusi pasca dihapuskannya tenaga honorer oleh pemerintah pusat.

“Kami-kami sudah sangat lama bekerja untuk daerah. Kami berhak untuk dimasukkan dalam pendataan itu,” ujar yang lainnya.

Kedatangan puluhan non ASN Solok Selatan ini disambut Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldi, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib serta sejumlah anggota dewan yakni Mario Syah Johan, Nurfirman Wansyah dan Hidayat.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Audy Joinaldy meminta data tertulis terkait aspirasi tersebut.

Wagub Audy mengatakan kewenangan terkait pendataan Kementerian PAN-RB di daerah-daerah merupakan hak masing-masing kepala daerah.

“Namun Kami (Pemprov Sumbar) akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Bupati untuk mendiskusikan hal ini,” ujar Audy.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib pada kesempatan itu juga mengatakan DPRD Sumbar sangat memprihatikan melihat permasalahan tenaga honorer di provinsi ini. Terutama setelah keluarnya kebijakan penghapusan tenaga honorer.

“Kami tidak tahu ada permasalahan seperti ini di Solok Selatan, dengan kedatangan ini kami jadi tahu dan akan segera menindaklanjuti,” ujar Suwirpen.

Permasalahan ini, lanjut Suwirpen, akan dibicarakan dalam tingkat pimpinan DPRD Sumbar untuk kemudian dijadwalkam pertemuan dengan Bupati dan walikota se Sumbar.

“Kita berharap nantinya ada solusi yang baik. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” tegas Suwirpen.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar, Nurfirman Wansyah yang merupakam Mantan Bupati Solok Selatan menilai tidak layaknya para non ASN diberhentikan setelah lama mengabdi.

“Apalagi di Solok Selatan itu tenaga ASN masih belum mencukupi kebutuhan. Terutama guru dan tenaga medis,” ujarnya.(***).

Bagikan

Terbaru

Copyright © 2020 Analisakini.id | Jernih Melihat - All Rights Reserved