 |
| Wako Padang Hendri Septa dan Kepala BKPSDM Arfian mengapit Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini. (ist) |
Jakarta, Analisakini.id-Kabar simpang siur soal guru honorer di Padang hingga menjadi liar kemana-mana disikapi dan ditindaklanjuti oleh Walikota Padang Hendri Septa. Orang nomor satu di Padang ini, langsung menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) di Jakarta, Jumat (11/8/2022).
Dalam kesempatan itu, Wako Padang diterima oleh Sekretaris KemenPAN-RB, Rini Widyantini, SH, MPM. Sedangkan Menteri PAN-RB masih di-plt-kan kepada Menkopolhukam Prof. Mahfud MD. Dalam pertemuan itu, Wako Padang didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Arfian.
"Alhamdulillah, Buk Rini memberikan respon positif. Persoalan guru honorer segera dibahas Senin depan (15/8). Insyaallah, masih ada kesempatan untuk dimasukkan ke system e-formasi P3K guru yang sudah lulus passing grade,"kata Wako Hendri Septa.
Wako Hendri Septa menjelaskan, Pemko Padang selalu memperhatikan dan tanggap terhadap guru honorer, karena mereka merupakan salah satu ujung tombak pendidikan di Padang.
Datangi DPRD Padang
Sebelumnya, ribuan guru honorer di Padang yang tergabung dalam Forum Guru Lolos Pasing Grade (FGLPG) mengadukan nasib mereka yang belum pasti diangkat sebagai guru Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) karena ketiadaan formasi di daerah setempat, Senin (1/8/2022).
Juru bicara PGLPG Admiral Wiradhika saat rapat dengar pendapat dengan DPRD di Padang, Selasa mengatakan 1.228 tenaga honorer di Padang telah menjalani tes dan dinyatakan lolos dari ambang batas yang ditetapkan. Sesuai arahan pusat, tenaga honorer yang lolos ini diprioritaskan untuk jadi tenaga P3K.
"Persoalan adalah Pemko Padang tidak mengambil formasi untuk tenaga P3K pada tahun ini padahal ada alokasi sekitar dua ribu lebih formasi," kata dia.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN RB mengalokasikan formasi tenaga P3K untuk Kota Padang ini sebanyak dua ribu formasi namun tidak diambil oleh Pemko Padang sehingga formasi yang ada saat ini hanya 49 formasi saja yang merupakan sisa formasi dari tahun lalu.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif mempertanyakan kenapa hal ini terjadi, apa karena keteledoran atau karena persoalan apa.
"Ini harus jelas dan formasi yang ada itu harus didapatkan kembali. Apalagi di 2023 nanti seluruh tenaga honorer dihapuskan dan ini membuat mereka gundah," kata dia.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Padang Arfian menyangkal pemerintah kota lalai dalam hal ini karena pihaknya memang belum mendapakan informasi dari pusat.
"Waktu akan mengusulkan formasi belum ada informasi tersebut kepada kami bahkan anggaran yang akan dialokasikan pusat untuk gaji tenaga P3K ini juga belum ada," kata dia.
Ia berjanji akan bekerja keras agar seluruhnya dapat menjadi pegawai P3K nantinya."Kita akan koordinasi dengan KemenPAN RB, Kementerian keuangan dan lainnya untuk hal ini," kata dia. (***)
.jpg)