 |
| Faisal Nasir. (ist). |
Padang, Analisakini.id-Total belanja daerah pada rancangan KUPA-PPAS Perubahan 2022 berkurang Rp370,234 miliar. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Padang.
"Pengurangan belanja daerah ini, konsekuensi dari berkurangnya total pendapatan daerah. Kami berharap OPD sebagai ‘pengguna’ belanja daerah, betul-betul profesional dan jelimet," kata Juru bicara Fraksi PAN DPRD Padang Faisal Nasir dalam penyampaian pendapat akhir terhadap KUPA-PPAS Perubahan 2022, Rabu (31/8/2022) di gedung DPRD Padang.
Faisal meminta seluruh OPD sisir kembali kegiatan dan program yang sudah dirancang sebelumnya dengan tetap berpijak kepada aspek sembilan prioritas pembangunan kota Padang dan tentu saja wajib mempedomi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 terkait alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan infrastruktur.
Kemudian hindari ego sektoral dan kecemburuan lantaran terjadi pengurangan belanja modal dan belanja operasi yang berbeda antar OPD. Mesti melihat kepada program/kegiatan sangat prioritas dalam bingkai ‘sembilan prioritas pembangunan kota Padang’.
Sekretaris Fraksi PAN DPRD Padang ini juga menjelaskan dari seluruh item belanja daerah, hampir semuanya mengalami pengurangan dan yang cukup besar adalah pengurangan belanja barang dan jasa dalam kategori belanja operasi mencapai Rp78,494 miliar lebih.
Belanja barang dan jasa di sini antara lain keperluan perkantoran, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan, pengadaan bahan makanan, belanja langganan listrik, PDAM, telepon, belanja bahan dan lainnya.
"Fraksi PAN meminta seluruh OPD menerapkan prinsip efisiensi, efektif, dan aspek ‘sangat mendesak’ dari semua item kegiatan yang ada sehingga tidak mengganggu rutinitas perkantoran yang menunjang pencapaian target kinerja masing-masing OPD, " tegas peraih suara terbanyak dari seluruh caleg di Dapil Padang V (Nanggalo, Padang Utara dan Padang Barat) pada Pileg 2019 ini.
Terkait dengan target pendapatan asli daerah (PAD), dimana Badan Anggaran DPRD dan TAPD sepakat target yang diusulkan dalam Rancangan KUPA-PPAS Perubahan 2022 berkurang dari usulan dalam Rancangan KUPA-PPAS 2022, Fraksi PAN memakluminya. Apalagi melihat capaian realisasi PAD sampai triwulan 2 tahun 2022.
Meski begitu, sambung Faisal, Fraksi PAN berharap OPD penyumbang PAD terus mengoptimalkan capaiannya, dengan melahirkan inovasi dan terobosan.
"Kita yakin Pemko Padang dengan semangat ‘bangkit dan tetap oke di era pandemi COVID-19’ akan dapat lebih menggali potensi PAD dan pendapatan daerah lainnya sehingga penggunaannya diprioritaskan untuk mendukung kegiatan strategis pembangunan Kota Padang," katanya. (ef)
