arrow_upward

Afriansyah Noor, Putra Minang ke-64 yang Jadi Menteri

Rabu, 15 Juni 2022 : 16.38
Afriansyah Noor.

Padang, Analisakini.id-Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) telah resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) di Istana Negara, Rabu (15/6/2022).

Selain Afriansyah Noor, ada empat menteri lagi yang dilantik Presiden Joko Widodo yaitu Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, Raja Juli Antoni sebagai Wamen Ketenagakerjaan dan John Wempi Wetipo sebagai Wamendagri.

Afriansyah Noor tercatat sebagai Wamenaker pertama yang dilantik Jokowi. Adapun salah satu tugasnya akan membantu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam memimpin pelaksanaan tugas di Kementerian Ketenagakerjaan.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. Perpres ini diteken Jokowi pada 23 September 2020.

Lantas, siapakah Afriansyah Noor yang ditunjuk Jokowi sebagai Wamenaker pertama dalam Kabinet Indonesia Maju? Ternyata Afriansyah adalah putra Minang yang menghabiskan masa kecilnya di Lubuk Linggau, Provisi Sumatera Selatan. Berikut ini profilnya seperti dikutip dari kompastv.com 

Afriansyah Noor ialah seorang politikus kelahiran Jambi, 20 April 1972, yang kini menetap di Jakarta. Pria yang akrab disapa Ferry ini merupakan putra dari Fauzi Noor dan Upik Tando, warga asli Sumatera Barat.

Menilik jejak pendidikannya, Ferry menamatkan pendidikan di SD Negeri 5 Lubuklinggau (1984), SMP Negeri 3 Lubuklinggau (1987), dan SMA Negeri 4 Jambi (1990). Ia merantau ke Jakarta sejak kuliah dan meraih gelar sarjana teknik dari Institut Sains dan Teknologi Nasional pada 1997.

Semasa kuliah, Ferry pernah menjadi pengawas proyek PT Nusa Raya Cipta (1996). Lantas menjabat di beberapa perusahaan, seperti Direktur Operasional PT Harna Ruas Permai (1998-2000), Direktur Marketing PT Yosinesta Dwipratama (2004).

Kemudian, Direktur Operasional PT Kamba 9 (2004-2005), Direktur Operasional PT Georai Pratama (2005), dan Direktur Pengamanan Aset & Penertiban DP3KK (Badan Pengelola Komplek Kemayoran) (2005-2008), dan menjadi Dewan Pembina Yayasan Agung Dharma Fiskal Plus Education (2004-2005). 

Ferry bergabung dengan PBB sejak 1998 dan dia dikenal sebagai salah seorang kepercayaan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. Ferry pernah empat kali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk DPR RI sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019 sebagai caleg dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I. 

Ferry menikah dengan Lin Nurhayani dan dikaruniai empat anak.

Lantas siapa saja putra Minang yang menjadi Menteri atau Wamen sehingga jumlahnya mencapai 64 orang? Berikut datanya yang dirangkum dari berbagai sumber.

Di era perjuangan kemerdekaan yang diawali dengan kabinet "wiranata kusumah" oleh Presiden Soekarno, dari 21 menteri yang dilantik pada 19 Agustus 1945, satu di antaranya adalah putra Minang. Dia adalah Dr. A. Amir yang menjadi Menteri Negara. (1)

Berikutnya pada kabinet Syahrir I, II dan III, ada Sutan Syahrir (2) yang selain Perdana Menteri juga merangkap Menteri Luar Negeri. Lalu M. Natsir (3) Menteri Penerangan, Syafruddin Prawiranegara (4) Menteri Keuangan, Zainudin Rasad (5), Menteri Pertanian dan Persediaan, Mohammad Sjafei (6) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dan Agus Salim (7) sebagai Menteri Muda Luar Negeri serta AK Gani (8) Menteri Kemakmuran.

Di Kabinet Amir Syarifuddin I dan II, selain Agus Salim dan Gani, ada nama Tamzil (9), Menteri Muda Luar Negeri dan Syahbuddin Latief (10), Menteri Penerangan. Lalu pada  kabinet Hatta I dan II selain menjadi Wapres, Hatta juga menjadi Perdana Menteri (11).

Pada pemerintahan darurat yang dipimpin Syafrudin Prawiranegara, ada nama Sutan Muhammad Rasyid (12) sebagai Menteri Perburuhan dan Sosial. Di masa RIS, selain Hatta dan Syafrudin Prawiranegara ada nama Abu Hanifah (13) yang diangkat menjadi Mendikbud.

Pada kabinet berikut di era Demokrasi Parlementer, ada nama baru Abdul Halim (14) sebagai perdana menteri. Lalu kabinet Natsir ada, Assat (15) Mendagri, Bahder Johan (16) Mendikbud, selain nama Syafrudin Prawiranegara dan Abdul Halim. Pada kabinet Sukiman-Suwirjo ada nama M. Yamin (17) Menteri Kehakiman. Pada kabinet Wilopo ada nama Bahder Johan.

Di era kabinet Ali Sastroamijoyo I dan II, selain Gani dan M. Yamin, ada nama Hazzairin (18) Mendagri, Sutan Muchtar Abidin (19) Menteri Perburuhan, Sirajuddin Abbas (20) Menteri Kesejahteraan Umum, Eni Karim (21) Menteri Pertanian, Sabilah Rasjad (22) Menaker, Dahlan Ibrahim (23) dan Rusli Abdul Wahid (24) sebagai Menteri Negara. 

Pada kabinet Burhanuddin Harahap ada nama Syamsudin St. Makmur (25) selain Abdul Halim. Di kabinet Juanda, ada M. Nazir (26) Menteri Pelayaran dan Chairul Saleh (27)  Menteri Negara.

Di Era Demokrasi Terpimpin, nama Chairul Saleh selalu mendapat tempat, mulai kabinet Kerja I, II, III IV dan Dwikora I dan II. Ada juga M. Yamin. Di kabinet Dwikora III dan Ampera I, II ada nama Awaloeddin Jamin (28) Menaker dan Marzuki Yatim (29) Menteri Negara.

Di era Orde Baru, muncul nama Emil Salim (30) sebagai Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparat Negara. Emil menjadi langganan menteri (kabinet  pembangunan I hingga V) dan lebih dikenal sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pada kabinet Pembangunan III, muncul AR Soehoed (31) Menperin, Harun Zain (32), Menakertrans, Azwar Anas (33) Menhub dan Bustanul Arifin (34) Menmud urusan Koperasi.

Selanjutnya Syafruddin Baharsyah (35) Menteri Pertanian, Abdul Latif (36) Menaker, Tarmizi Taher (37) Menteri Agama, Syahrir Sabirin (38) Gubernur Bank Indonesia. Lalu  Alwi Dahlan (39) Menpen, Farid Anfasa Moeloek (40) Menteri Kesehatan.

Di Era Reformasi, muncul nama Fahmi Idris (41) Menaker, Hasan Basri Durin (42) Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Zuhal (43) Menristek, Yusril Ihza Mahendra (44) Menkeh, Rizal Ramli (45), Menko Ekuin, Bachtiar Chamsyah (46), Mensos.

Lalu di kabinet Indonesia Bersatu II, ada nama Gamawan Fauzi (47) Mendagri, Patrialis Akbar (48) Menhukham, Tifatul Sembiring (49) Menkominfo, Linda Agum Gumelar  (50) Menteri Pemberdayaan Perempuan, Armida Alisjahbana (51), MenPPN/Kepala Bappenas, lalu Chatib Basri (52) Menteri Keuangan, M. Lufti (53) Menteri Perdagangan dan  Basrie Arief (54) Jaksa Agung.

Berikutnya, Fasli Djalal (55) Wamendiknas, Musliar Kasim (56) Wamendiknas , Dino Patti Djalal (57) Wamenlu dan Mahendra Siregar (58) Wamendag. Mahendra sama dengan Tifatul Sembiring, ayahnya suku Batak sedang ibunya Minang.

Di kabinet Kerja era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ada nama Andrinof Chaniago (59) MenPPN/Bappenas, Nila Moeloek (60) Menkes yang dilantik pada 27 Oktober 2014. Saat reshuffle ada dua nama lagi Asman Abnur (61) MenPAN-RB dan Arcandra Tahar (62) sebagai Menteri ESDM, 27 Juli 2016.

Archandra sempat diberhentikan secara hormat sebagai Menteri ESDM, lalu dilantik kembali di kementerian itu sebagain Wamen mendampingi Iqnasius Jonan sebagai Menteri ESDM, pada 14 Oktober 2016. 

Di kabinet Presiden Joko Widodo jilid II, 23 Oktober 2019, banyak yang memperkirakan tidak ada orang Minang, ternyata ada. Dia adalah Arifin Tasrif (63) yang diangkat sebagai Menteri ESDM. Dan kini reshufle kedua ini, 15 Juni 2022, diangkat Afriansyah Noor (64), politisi PBB sebagai Wamen Ketenagakerjaan.

Fakta di atas, memperlihatkan orang Minang selalu hadir di setiap kabinet di republik ini. Orang Minang sempat absen, saat Kabinet Pembangunan I yang dibentuk pada 6 Juni 1968. Saat reshuffle kabinet pada 11 September 1971 baru masuk orang Minang, Emil Salim sebagai Menteri Negara bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara/Waka Bappenas. (effendi)

Bagikan

Terbaru

Copyright © 2020 Analisakini.id | Jernih Melihat - All Rights Reserved