 |
| Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Zaherman Muabezi (tengah) bersama Kalaksa BPBD Sumatera Barat Jumaidi (kiri) saat meninjau gedung UPT BNPB. (ist) |
Padang, Analisakini.id-Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berlokasi di Bandar Buat, Padang untungkan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Sebab akan diproyeksikan sebagai pusat penanggulangan bencana untuk wilayah regional Sumatera.
"Mulai dari pusat logistik, pendidikan, serta pelatihan (Diklat) dalam penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) BNPB di daerah. UPT ini akan naik kelas menjadi Balai Besar Logistik dan Kediklatan BNPB. Gedung ini memiliki empat fungsi, yakni sebagai kantor, gudang logistik, kediklatan, dan Pusdalops Sumatera," kata Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Jumaidi di Padang.
Dengan menjadi Balai Besar Logistik dan Kediklatan BNPB untuk regional Sumatera, maka baik dalam sisi kediklatan, pelatihan hingga logistik, tentu lebih unggul dan lengkap. Jika ada bencana di wilayah Sumatera, apalagi di Sumbar, tentu dari logistik dan perlengkapan lainnya, cepat sampai di lokasi bencana.
Jumaidi menjelaskan UPT BNPB Padang itu diresmikan 18 Maret 2014 oleh Kepala BNPB saat itu Dr. Syamsul Maarif. Gedungnya dibangun melalui pemerintah pusat dan bantuan Australia termasuk peralatan dan logistik yang dilengkapi di gedung itu.
Dibangun dan dilengkapi fasilitasnya, pascagempa hebat 30 September 2009 mengguncang Sumbar. Dunia terkejut sehingga kepedulian dari berbagai pihak pun mengalir deras ke Sumbar. Muaranya Sumbar sebagai daerah rawan bencana, fasilitas kebencanaan harus dilengkapi untuk meminimal risiko bencana.
"Pemprov Sumbar mendukung, rencana BNPB itu dan memenuhi persyaratannya seperti luas areal dan penyediaan lahan. Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengeluarkan regulasi upaya mendukung kelancaran dan proses pengembangan UPT menjadi Balai Besar Logistik dan Diklat BNPB. Hal itu tertuang dalam surat resmi tertanggal 19 Agustus 2021 dengan Nomor 360/820/PK/BPBD.2021 perihal Hibah Pemanfaatan Tanah Milik Pemprov Sumbar," terangnya.
Dengan kata lain, surat resmi itu menegaskan pemerintah bersedia menghibahkan tanah milik Pemprov Sumbar kepada UPT BNPB sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan harapan, pembangunan Balai Besar Logistik dan Diklat BNPB bisa dipercepat, penanggulangan bencana wilayah Sumatera lebih maksimal.
"Jadi anggapan, UPT BNPB di Bandar Buat itu dijadikan Balai Diklat dan Pusdalops BPBD provinsi terusir, ini perlu diluruskan. UPT BNPB itu dijadikan Balai Besar Logistik dan Kediklatan, memiliki empat fungsi yaitu sebagai kantor, gudang logistik, kediklatan, dan Pusdalops Sumatera," katanya.
Sedangkan terkait sirene BMKG yang dikabarkan banyak mati total, padahal fungsinya vital saat terjadi bencana, Jumaidi membenarkannya dan yang berfungsi hanya yang ada di provinsi. Lima lagi di daerah seperti di Painan, GOR Agus Salim Padang, Balaikota Pariaman, Sasak Pasaman dan Akademi Pelayaran Padang Pariaman.
"Sekarang sedang dalam investarisir dan dicari betul kenapa tidak berfungsi. Bagaimana komponen yang ada di dalamnya, apakah ada yang rusak sehingga diperbaiki atau diganti. Konsekuensinya harus diikuti anggaran yang memadai pula. Tidak hanya ini, semua peralatan dan perlengkapan BPBD kita data, termasuk berfungsi atau tidak. Tim sedang melakukannya," terang Jumaidi yang baru diamanahkan pimpin BPBD terhitung 3 Januari 2022. (015)
.jpg)
