 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi saat memberikan arahan pada apel pagi di halaman kantor gubernur. (ist) |
Padang, Analisakini.id-Sebanyak 8 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Sumba diketahui tidak masuk kerja hari pertama pascalibur lebaran. Mereka terancam dikenakan sanksi sesuai dengan aturan disiplin pegawai.
" Benar ada 8 orang tanpa keterangan, nanti pimpinan masing-masing akan menindaklanjuti, tentu ada alasan mendasar,"sebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Ahmad Zakri, Senin (9/5/2022).
Dikatakan terkait sanksi bagi pegawai tak masuk tanpa keterangan akan diberikan atasan masing-masing. Sanksinya bertingkat, bisa teguran atau sanks administrasi.
Data BKD Sumbar, mencatat tingkat kehadiran pegawai di lingkungan Pemprov Sumbar mencapai 97 persen. Dengan rincian, dar 46 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebanyak 17 orang sakit, izin 5 orang dan cuti 75 orang.
Dari angka itu juga terdapat 10 orang menjalani pendidikan, 8 orang tak hadir tanpa keterangan. Total pegawai yang hadir 3.798 orang, jumlah itu tidak masuk pegawai rumah sakit.
Pegawai Pemprov Sumbar juga tidak memberlakukan sistem kerja dari rumah (Work From Home). Semua pegawai Pemprov Sumbar semuanya masuk bekerja seperti biasa.
Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kominfotik) Sumbar, Jasman Rizal. " Tidak, kita tidak memberlakukan WFH," jawabnya.
Untuk memastikan kehadiran PNS, Pemrov Sumbar memberlakukan sistem silang dalam inspeksi mendadak (sidak). Masing-masing OPD akan disidak oleh Kepala OPD lainnya, bukan kepala OPD itu sendiri.
Sebelumnya, Gubernur Mahyeldi menjadi pembina apel gabungan dihari pertama masuk kerja pascalibur lebaran Idul Fitri 1443 H, di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (9/5/2022) pagi.
Dalam arahannya, gubernur menginstruksikan kepada seluruh unsur pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Sumbar untuk kembali bekerja dengan niat ikhlas memberikan yang terbaik untuk keluarga, pekerjaan dan daerah.
"Selamat kembali bertugas di tempat kerja masing-masing setelah libur lebaran yang cukup panjang untuk membayar lebaran dua tahun yang lalu. Pemerintah cukup arif dengan memanjangkan libur. Kembalilah fokus melaksanakan tugas dan fungsi kita," katanya.
Gubernur mengapresiasi berbagai langkah antisipasi dan kinerja OPD selama libur lebaran yang secara umum menjadikan mudik lebaran berjalan relatif lancar dan aman. Terutama dengan adanya hotline pengaduan serta SMS Gateway oleh Dinas Kominfotik yang sangat membantu pemudik.
Gubernur juga apresiasi akses jalan-jalan utama di Sumbar yang semakin lebar karena telah dibersihkan dari rumput liar dan lainnya sehingga membantu mengurai kemacetan.
"Lebaran tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita punya hotline pengaduan dan sms gateway, kerjasama Diskominfotik Sumbar dengan Telkomsel yang dapat tanggapan positif dari masyarakat. Terimakasih juga pada Dinas BMCKTR yang sudah merapikan pinggiran jalan," tambahnya.
"Jadi ada dua momen liburan tahun ini yang menjadi test case, lebaran idulfitri dan akhir tahun. Akhir tahun ini harus ada perubahan. Data-data yang sudah ada selama ini terkait permasalahan yang ada saat lebaran harus dievaluasi dan dicarikan solusi. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai keberadaan kita di pemerintah sama saja dengan tidak ada. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Harus ada perubahan ke arah yang lebih baik," sambung gubernur.
Kedepan, gubernur berharap ada perbaikan infrastruktur di perbatasan Sumbar dengan provinsi tetangga, dengan membuat gerbang yang representatif lengkap dengan taman dan rest area, sehingga bisa memberikan kesan positif pada masyarakat yang masuk ke Sumbar. Apalagi guna menyambut Visit Beautiful West Sumatera 2023, banyak iven nasional dan internasional yang akan dihelat di Sumbar.
Oleh sebab itu, gubernur menegaskan agar seluruh OPD untuk gerak cepat dan bekerja optimal sesuai tupoksinya masing-masing.
Secara khusus gubernur juga meminta Biro Kesra untuk mengoptimalkan fasilitas dan pelayanan di Masjid Raya Sumbar sebagai satu destinasi utama para wisatawan.
Usai apel, gubernur bertolak ke Dinas Pendidikan Sumbar, Jl. Sudirman, Padang, guna melakukan inspeksi mendadak. Di dinas ini gubernur mencek kedisiplinan pegawai, mulai dari kehadiran pegawai sekaligus kelengkapan atribut pakaian dan seragam. Seluruh pegawai di dinas ini tercatat hadir lengkap, namun pagi itu masih ada beberapa pegawai yang tidak berada di mejanya dengan alasan sedang keluar sarapan. (***)
.jpg)