 |
| Luhut Panjaitan. |
Jakarta, Analisakini.id-Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 53 tahun 2022 tentang penunjukkan Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.
Dalam Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada 6 April 2022 lalu, disebutkan Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh Menteri yang bertugas di bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi," demikian bunyi pasal 7 Pepres No 53 tahun 2022 dilansir dari Tribunnews.com.
Dengan kata lain, jabatan ini diduduki oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebelumnya, Ketua Dewan SDA Nasional dijabat Airlangga Hartarto, di mana Luhut menjabat wakil ketua dewan, dan ketua hariannya adalah Basuki Hadimuljono.
Kini perubahan terjadi di mana Luhut menjabat ketua dewan dan Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar menjabat wakil ketua dewan, sedangkan Basuki tetap pada jabatannya.
Dengan penunjukkan ini, secara otomatis, jabatan Luhut Binsar Pandjaitan di pemerintahan pun bertambah.
Luhut menjadi sosok kesayangan Presiden Jokowi karena kerap diberikan kepercayaan menigisi jabatan strategis di pemerintahan.
Makanya, Luhut dijuluki "menteri segala urusan" di pemerintahan Jokowi.
Bukan tanpa alasan Luhut disebut sebagai menteri segala urusan di kabinet Presiden Joko Widodo.
Dilansir dari Kompas.com, selain karena selorohannya yang sering kontroversial, Luhut banyak mengurus berbagai hal dengan tupoksi yang beragam.
Luhut juga disebut-sebut menjadi menteri Jokowi yang memiliki wewenang seluas lautan.
Tim sukses Jokowi
Luhut menjadi salah satu tokoh besar dalam jajaran tim sukses pemenangan Jokowi sejak Pilpres 2014.
Bahkan untuk mendukung Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla, Luhut melepas jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar.
Saat Jokowi kembali maju di Pilpres 2019, Luhut menjadi salah satu tokoh penting di tim sukses Jokowi.
Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden di periode pertamanya, Luhut Pandjaitan diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Ia dilantik pada Rabu (31/12/2014).
Dengan jabatan sebagai KSP, Luhut mendapat hak keuangan dan fasilitas lain setara dengan menteri.
Luhut disebut tak langsung mendapat jabatan menteri karena diminta untuk membantu penyesuaian Jokowi di awal menjadi presiden.
Setelah hampir satu tahun, Luhut lalu diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Posisinya sebagai KSP digantikan oleh Teten Masduki.
Saat ini, posisi KSP Jokowi diisi oleh mantan Panglima TNI, Moeldoko.
Menko Polhukam
Presiden Jokowi menempatkan Luhut sebagai Menko Polhukam pada Agustus 2015, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
Menurut Tedjo, seharusnya sudah lama Luhut memegang posisi Menko Polhukam.
"Saya tahu, Bapak Menko (Luhut) sudah lama seharusnya berada di sini. Cuma harus bantu Presiden di Kepala Staf, maka saya sementara yang jadi Menko. Dan, sekarang saya kembalikan," kata Tedjo saat serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (13/8/2015).
Luhut menjabat Menko Polhukam selama satu tahun.
Ia lalu digantikan oleh Wiranto.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Setahun menjadi Menko Polhukam, Luhut lalu digeser ke pos Menko Kemaritiman pada Juli 2016.
Ia menggantikan Rizal Ramli yang terkena reshuffle Jokowi.
Rizal Ramli disebut-sebut dicopot karena bertentangan dengan pemerintahan Jokowi.
Namun pemerintah sempat menyatakan Rizal Ramli dicopot karena tidak perform menjalankan tugasnya.
Menteri ESDM
Pada Agustus 2016, Luhut ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah Arcandra Tahar diberhentikan dengan hormat.
Alasan pemberhentian Arcandra Tahar adalah karena polemik status kewarganegaraannya.
Arcandra Tahar memiliki dwi-kewarganegaraan yaitu Indonesia dan Amerika Serikat.
Menteri Perhubungan
Luhut diminta menggantikan Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan karena.
Budi di awal pandemi tahun 2020 terpapar virus Covid-19. Saat itu, Budi Karya harus dirawat dan diisolasi di rumah sakit, membuat posisi pucuk pimpinan kementerian yang mengurusi transportasi tersebut harus diambil alih Luhut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Di periode kedua Jokowi, Luhut Pandjaitan tetap dipilih sebagai Menko Kemaritiman.
Namun Jokowi menambahkan nomenklatur di jabatan Luhut.
Sehingga jabatan Luhut menjadi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Menteri Kelautan dan Perikanan
Luhut ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad Interim setelah Edhy Prabowo ditangkap KPK pada November 2020.
Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Selain di era pemerintahan Jokowi, Luhut Pandjaitan juga pernah menjabat sebagai menteri.
Ia menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Luhut saat itu baru saja pulang dari Singapura, ia sebelumnya merupakan Duta Besar Indonesia untuk Singapura.
Selepas itu, posisinya digantikan oleh Rini Soemarno di era Presiden Megawati.
Jabatan Luhut di luar Menteri
Selain seliweran di berbagai pos menteri, Luhut sering mendapat tugas dari Jokowi untuk mengurus sejumlah hal.
Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:
Pimpin Diplomasi Lobi Uni Eropa soal Pelarangan Sawit
Di tahun 2018, Luhut ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah untuk melobi Uni Eropa terkait rencana penghapusan minyak kelapa sawit untuk bahan dasar biodiesel pada 2021 mendatang.
"Ada rencana melakukan diplomasi yang dipimpin oleh Pak Luhut nanti ke Eropa. Dan kami menyusun materi apa yang harus (disiapkan)," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan pada Maret 2018.
Ketua Pertemuan IMF-Bank Dunia di Indonesia
Luhut dipilih sebagai Ketua Panitia Nasional Annual Meeting IMF (International Monetary Fund)-World Bank Group saat Indonesia menjadi tuan rumah tahun 2018.
Pertemuan tahunan itu diselenggarakan di Bali dan dihadiri sekitar 15.000 lebih delegasi dari 189 negara anggota.
Selain itu ada juga perwakilan pejabat tiap negara, gubernur bank sentral, CEO, serta pihak terkait lainnya.
Ketua Tim Gernas BBI
Presiden Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Tim Gernas BBI).
Tim Gernas BBI sendiri teruang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 8 September 2021.
Tugas Tim Gernas BBI adalah untuk melaksanakan kegiatan pencapaian target gerakan nasional bangga buatan Indonesia.
Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Luhut pun mendapat tugas dalam salah satu proyek penting di era Jokowi.
Ia ditunjuk menjadi pimpinan dalam Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Hal itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Koordinator PPKM Jawa-Bali
Luhut ditunjuk sebagai Koordinator PPKM Mikro Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali pada Juni 2021.
Hingga saat ini, Luhut menjadi salah satu menteri yang terlibat intens mengurus penanganan pandemi Covid-19. (***)
.jpg)
