 |
| Sekdaprov diwakili Kabiro Administrasi Pembangunan Hefdi membuka FGD bertajuk Pengintegrasian Kesiapsiagaan terhadap Covid-19 ke dalam PRB Daerah. (ist), |
Padang, Analisakini.id-Penanganan Covid-19 bukanlah suatu yang mudah untuk diwujudkan di tengah-tengah keterbatasan masing-masing daerah terutama sumber daya manusia dan anggaran. Untuk itu diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menjadikan pengintegrasian kesiapsiagaan terhadap Covid-19 ke dalam program pengurangan risiko bencana (PRB) daerah.
"Haruslah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota. Juga diharapkan dapat bersinergi menjadikan program penanggulangan bencana menjadi program prioritas dalam agenda pembangunan di masing-masing daerah," kata Sekdaprov diwakili Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Hefdi dalam fokus diskusi (FGD), Rabu (30/3/2022).
Disebutkan kasus Covid-19 di Indonesia mungkin saja berkembang seperti di India (tidak terkendali) jika tidak ada upaya untuk mengatasinya secara sungguh-sungguh dan konsisten. Sebaliknya, jika Indonesia tidak ingin seperti India, maka Indonesia perlu perkuat komitmen untuk menanggulangi Covid-19.
Namun yang jelas, sambung Hefdi, pemprov dan pemkab/kota secara bersama-sama menjadi institusi terdepan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di daerah, dengan melakukan segala upaya sesuai dengan kewenangan masing-masing mulai perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang langsung menyentuh masyarakat.
Sementara itu, tim pakar Unand Prof. Bambang Istijono menjelaskan wabah Covid-19 adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Risiko yang ditimbulkan luar biasa dan hal ini butuh banyak penguatan. Di banyak negara, tidak memiliki pengalaman operasional dalam menangani perencanaan kesiapsiagaan kombinasi bahaya alam dan biologis.
"Tegasnya, kesiapsiagaan terhadap pandemi harus terpadu dan membangun ketahanan nasional sampai ke daerah yang mengintegrasikan kesehatan masyarakat dan manajemen risiko bencana,"kata Bambang.
Ditambahkan Dr. Taufika Ophiyandri, tim peneliti akan menyusun semacam kebijakan, seperti apa sebaiknya penanganan bencana pada saat pandemi. Memang sekarang mulai berakhir mudah-mudahan, tapi harus berpikir jauh ke depan, kalau pandemi ini terjadi lagi, bagaimana penanganan bencana itu sebaiknya.
"Jadi harus bicara ancaman bencana lainnya, tidak bisa melihat gempa saja, tsunami saja, tanpa melihat risiko lainnya yang bisa terjadi dan
bagaimana mengitegrasikannya. Muaranya, kebijakan yang sebaiknya dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi ke depan. Makanya tahap awal kita undang dari pemeritah daerah dalam fokus diskusi ini,"terangnya.
Dalam kesempatan hadir sebagai pembicara antara lain Dr. Udrekh, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Ira (Kemenkes) dan Ade Suzana Eka Putri (peneliti Unand) dengan peserta diskusi dari beragam instansi terkait. Hadir juga Kalaksa BPBD Sumbar Jumaidi dan beberapa Kalaksa BPBD kabupaten/kota.
Penelitian yang didukung oleh Newton Find yang dipimpin oleh Prof Dilantai Amaratunga dan Prof. Richard Haigh (Universitas Huddersfield Inggris) dan Dr. Taufika Ophiyandri (Unand). Para peneliti bekerjasama dengan instansi pemerintah dan daerah terkait, termasuk BNPB, Pemprov Sumbar, Pemko Padang dan UNDRR(***)
.jpg)