 |
| Sepdi Tito. |
Luak Limopuluah, Analisakini.id- Petani dan Pedagang Pengumpul Gambir di Sumatera Barat berharap Gubernur Mahyeldi dapat bertemu kembali dengan para petani dan pedagang pengumpul gambir yang aktif atau masih beroperasi hingga kini.
Permintaan mereka ini dilatar belakangi karena pertemuan sebelumnya baru-baru ini dengan pemerintah daerah belum menemui sasaran dan belum menemukan secara detil inti dari persoalan gambir di Sumbar.
Hal ini disampaikan Sepdi Tito selaku Ketua Pengumpul dan Petani Gambir Sumatera Barat kepada media di Payakumbuh, belum lama ini.
"Kondisi penjualan gambir yang tak kunjung selesai dari awal ini sudah berlarut, karena sistem pemasarannya yang bermasalah," ujar Tito.
Dijelaskan, sebenarnya persoalan gambir yang paling utama bukan kualitasnya, tapi jumlah supply atau kuantitas dari gambir yang dikirim ke negara pembeli seperti India.
"Kondisi gambir malah lebih parah 4 tahun kebelakang. Dulu produksi sedikit harga naik, dengan murni market India. Sekarang produksi sedikit harganya tidak naik, karena sudah ada pabrik permurniannya di Sumbae" ujar putra asli Nagari Maek itu.
Sementara itu, kata Tito saat didampingi rekannya Reza dan Soni, seakan masalah gambir ini disebabkan oleh kurangnya kualitas gambir yang diproduksi petani. Padahal untuk komoditi gambir, sebenarnya masalah pertama ada di kuantitas, barulah kemudian mengacu ke kualitas.
"Karena adanya pabrik gambir solvent atau pabrik pemurnian yang dibuat oleh orang India di Sumbar, sehingga pabrik pemurnian di India tidak bisa bersaing dengan pabrik yang ada di Sumbar, karena perbedaan harganya bisa 250-300 juta rupiah per kontainer," jelas Tito.
Dulu, penyaringan pabrik pemurnian gambir berada di negara eksportir India, makanya harganya cenderung naik dan turun tergantung kebutuhan pasar di India.
Dulu skema distribusi gambir ini petani jual ke pengumpul, pengumpul jual ke eksportir, eksportir jual ke importir, importir jual ke pabrik pemurnian, pabrik pemurnian kemudian menjual ke industri barang jadi /pan massala.
Sekarang, skemanya terputus di bagian tengah, dimana petani jual ke pengumpul, pengumpul jual ke pabrik pemurnian/eksportir, kemudian eksportir langsung ke pabrik Pan Massala.
"Masalahnya di sini, pabrik pemurnian ini dimiliki oleh eksportir India di Sumbar, kemudian mereka pula sekaligus menjadi importir di India dengan owner yang sama. Artinya kalau dibuat parbik penyaringan di daerah, kerugian pasti dialami oleh petani gambir," kata Tito.
Tito juga menyampaikan tuntutan para petani untuk bertemu dan menjelaskan persoalan ini kepada gubernur secara bersama ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam waktu cepat.
"Tujuan kami tentu menghindari sistem kapitalisme terhadap petani gambir yang selama ini mencekik mereka," kata Tito.(***)
.jpg)
