 |
| Arry Yuswandi. |
Padang, Analisakini.id-Senin pagi (31/1/2022) Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, resmi melantik 9 pejabat eselon II Pemprov Sumbar di auditorium Istana Gubernur. Mereka semua adalah hasil jobfit dan pejabat Pemprov.
Menariknya dari pelantikan itu, ada duo OPD yang dikosongkan setelah pejabatnya digeser ke OPD lain, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Direncanakan dua OPD ini akan dilelang bersamaan dengan Kepala Dinas Nakertrans, Kabiro Adpim, Kabiro Umum dan Kabiro Perekonomian.
Banyak muncul pertanyaan, kenapa Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang dinilai strategis dan punya berat kerja maupun dana banyak pula, dikosongkan. Dan yang mengejutkan adalah pengosongan Dinas Kesehatan.
Soalnya pejabat lama di OPD ini, Arry Yuswandi digeser menjadi Kepala Dinas Sosial yang memang sudah kosong sejak pelantikan sebelumnya, 3 Januari 2022.
Kepala Dinas Sosial yang lama Jumaidi dirotasi menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada 3 Januari 2022. Kepala BPBD memang kosong pula sejak Erman Rahman pensiun dini terhitung 23 November 2021.
"Kalau memang Pak Arry dipindahkan juga ke Dinas Sosial, kenapa tidak dilakukan serentak saja pada pelantikan 3 Januari 2022. Tapi dibiarkan kosong dulu Kepala Dinas Sosial, publik mengira jabatan ini akan dilelang, ternyata tidak, bikin geleng-geleng kepala," ujar seorang pamor senior yang enggan ditulis namanya.
Pertanyaan serupa juga menyebar di rumah bagonjong (sebutan kantor Gubernur Sumbar). Bahkan ada yang menilai siapa pula yang memberikan masukan kepada Gubernur sehingga Gubernur mengambil langkah tak lazim itu.
"Kuati jelah, apo nan ka dibuek Pak Gub dan timnya. Saya hanya staf biasa. Tak beranjak-ranjak dari sana. Saya nikmati saja. Tapi saya nyoblos Mahyeldy-Audy saat Pilgub lo. Alhamdulillah menang,"terang seorang ASN di Sekretariat Daerah ini.
Kabar terkait Arry Yuswandi itu juga terdengar oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ahmad Zakri. Karena itu, dia menjelaskan kepada wartawan, usai pelantikan 9 pejabat Pemprov tersebut.
"Sebenarnya, memang akan dilantik pada 3 Januari 2022 bersamaan dengan 16 pejabat eselon II lainnya, tapi....,"sebut Ahmad Zakri.
Tapi, kenapa? Diantara 16 pejabat yang dilantik itu, empat diantaranya adalah empat direktur rumah sakit Pemprov (setara eselon II b) yang prosesnya melalui lelang jabatan, sejak Oktober 2021. Hingga akhirnya terpilih tiga besar dan seorang ditetapkan sebagai direktur.
Salah satu yang akan dilantik itu adalah drg. Busril, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumbar. Kalau dilantik juga Pak Arry, tentu di Dinas Kesehatan, tak ada kepala dinas, tak ada pula Sekretaris. Ini akan mengganggu jalannya 'roda' di Dinas Kesehatan. Alhasil, Pak Arry yang ditunda dilantik.
"Baru Senin (31/1/2022), dilakukan pelantikan, karena Sekretaris Dinas Kesehatan sudah terisi. Lagi pula, sesuai perintah Pak Gubernur, meski Pak Arry pindah tugas ke Dinas Sosial, tapi merangkap Plt. Kadis Kesehatan sampai ada Kadis definitif,"sebutnya.
Kapan? Ahmad Zakri menjawab, secepatnya akan dibuka lelang jabatannya.
Mantan Kepala Biro Organisasi Setdaprov ini menyebut, sebenarnya sejak Januari lalu, ada rencana jabatan Kepala Dinas Kesehatan Sumbar akan dilelang. Namun saat dikonsultasikan ke Komisi ASN, dilarang. Disarankan dikosongkan dulu, baru dilelang.
Berarti sudah ada rencana menggantikan Pak Arry di Dinas Kesehatan? Ahmad Zakri tak menjawab, hanya menjelaskan pimpinan ingin Kepala Dinas Kesehatan ke depan lebih baik lagi dalam mengoperasional visi misi kepala daerah terpilih dalam bidang kesehatan dan sejalan dengan RPJMD 2021-2026.
Namun kabar lain yang terdengar di rumah bagonjong adalah adanya "desakan" dari internal sendiri.
"Kehadiran Pak Ary yang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) mendapat riak dari internal apalagi yang bergelar dokter. Mereka lebih enjoy dipimpin seorang dokter. Co nan taralah. Hal ini sampai pula ke anggota TPSM. Dan TPSM bergerak" kata sumber lain.
Bahkan dalam berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan instansi vertikal kurang berjalan harmonis, gara-gara latar belakang gelar ini. Hal itu juga dibenarkan seorang pejabat di rumah bagonjong. Padahal sambungnya, kinerja Pak Ary bagus. (***)
.jpg)
