Jakarta, Analisakini.id-Kepemimpinan nasional, sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, didominasi oleh kaum laki-laki. Megawati Soekarnoputri menjadi presiden perempuan pertama dan satu-satunya yang dimiliki Indonesia pada masa reformasi.
Megawati terpilih menjadi presiden dalam Sidang Istimewa MPR 2001, setelah sebelumnya menjabat wakil presiden mendampingi mendiang Gus Dur. Alhasil, Megawati sekaligus menjadi wakil presiden perempuan satu-satunya dalam sejarah Republik.
Apakah defisit kepemimpinan perempuan ini merefleksikan pandangan patriarkis dalam masyarakat kita? Temuan survei NEW INDONESIA Research & Consulting menunjukkan mayoritas publik tidak keberatan dengan tampilnya pemimpin perempuan.
Sebanyak 83,3 persen menyatakan setuju Indonesia dipimpin oleh presiden atau wakil presiden perempuan, khususnya yang memiliki latar belakang pengalaman memimpin pada jabatan politik penting sebelumnya.
"Mayoritas publik setuju Indonesia dipimpin perempuan, asalkan punya pengalaman politik yang mendukung," ungkap Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (16/2/2022) seperti dikutip dari rm.id.
Hanya sebagian kecil yang menolak kepemimpinan perempuan, yaitu sebanyak 13,8 persen, dan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab (2,8 persen).
"Secara umum publik tidak alergi dengan munculnya figur perempuan sebagai pemimpin nasional," lanjut Andreas.
Jika dibedah berdasarkan pilihan partai politik, sebanyak 90,5 persen pemilih PDI Perjuangan merasa tidak keberatan dengan figur pemimpin perempuan. Hal ini tidak mengejutkan, mengingat PDI Perjuangan memiliki figur Megawati yang telah memimpin partai sejak melawan Orde Baru dulu.
Tingginya dukungan pemilih PDIP terhadap pemimpin perempuan memberi harapan baik bagi kaum perempuan, di mana PDI Perjuangan merupakan partai politik pemenang pemilu berturut-turut sejak Pemilu 2019.
PDI Perjuangan mengincar kemenangan untuk periode ketiga pada 2024 mendatang. Puan Maharani sebagai sosok yang dianggap mewakili regenerasi trah Soekarno di tubuh PDIP digadang-gadang sebagai calon presiden ataupun wakil presiden.
Saat ini, Puan menjabat Ketua DPR dan telah menjadi anggota parlemen sejak 2009. Sebelumnya Puan juga sempat menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) pada periode pertama kabinet Jokowi.
"Artinya Puan memiliki pengalaman politik yang mumpuni sebagaimana diinginkan publik," tandas Andreas.
PDI Perjuangan menempati urutan kedua terbanyak pendukung pemimpin perempuan, setelah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang identik dengan anak muda ini seluruhnya atau 100 persen setuju Indonesia dipimpin oleh presiden ataupun wakil presiden perempuan.
"Isu perempuan menjadi program utama yang diusung PSI dalam kampanye, di antaranya menolak poligami dan Perda-Perda yang diskriminatif," jelas Andreas.
Figur perempuan seperti Grace Natalie dan Dea Tunggaesti menjadi tokoh penting di jajaran DPP PSI. Pemilih partai-partai politik lain pun tidak keberatan dengan figur pemimpin perempuan.
Setelah PSI dan PDI Perjuangan, ada NasDem (88,9 persen), Golkar (83,3 persen), Gerindra (80,6 persen), dan Demokrat (71,7 persen).
Bahkan parpol-parpol berbasis Islam pun tampaknya condong mendukung kepemimpinan perempuan, di antaranya PKB (71,1 persen) dan Gelora (61,5 persen).
"Sebagai catatan, Megawati pernah dijegal oleh Poros Tengah dari kalangan partai-partai Islam," ujar Andreas.
Pada kisaran dukungan 50 persen adalah pemilih PKS (54,4 persen), PAN (53,3 persen), dan PPP (50,0 persen). Dukungan di bawah 50 persen adalah Partai Ummat (35,3 persen), dan PBB nihil sama sekali.
Survei NEW INDONESIA Research & Consulting dilakukan pada 1-10 Februari 2022 terhadap 1200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (***)
.jpg)