arrow_upward

PAN tak Langgar Etika Saat Usulkan Calon Wawako Padang

Selasa, 22 Februari 2022 : 17.29

Logo PAN.

Padang, Analisakini.id-Partai Amanat Nasional (PAN) tidak melanggar etika ketika mengusulkan Ekos Akbar untuk mengisi posisi Wakil Walikota (Wawako) Padang.

"Kita menjalankan amanah pasal 176 ayat dua UU 10 tahun 2016 yakni partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan dua calon wakil wali kota kepada DPRD Padang untuk dipilih. Apakah etis jika PKS saja yang mengusulkan dua nama tersebut," kata Wakil Ketua DPW PAN Sumbar Zulherman di Padang, Selasa (22/2/2022).

Zulherman menjelaskan, hubungan PAN dan PKS jangan dibuat tidak baik karena salah melihat permasalahan dan dan tidak paham dengan aturan yang ada. Dan juga jangan menyalahkan PAN mengusulkan nama dan ingin sendiri memimpin Kota Padang. 

"Surat penunjukkan itu dari DPP dan ditandatangani Ketum Zulkifli Hasan sekarang tinggal lagi keseriusan PKS," katanya seperti dikutip dari antara.

Ia menegaskan dalam pengusulan ini tidak ada jatah siapa-siapa namun ketentuan perundang-undangan yang harus dijalankan dan jangan dibenturkan hukum dengan etika.

Dijelaskan, kedua partai baik PAN maupun PKS sudah membicarakan nama untuk mengisi pos Wawako Padang saat Mahyeldi naik menjadi gubernur dan posisinya digantikan Hendri Septa sejak April 2020 namun tidak ada titik temu di sana.

"PKS ingin yang diusung adalah dua nama dari PKS padahal yang meninggalkan komitmen adalah PKS yang menyetujui Mahyeldi maju di Pilgub Sumbar," kata dia.

Ia mengatakan dalam melihat persoalan ini hendaknya kembali ke aturan UU 10 2016 dan kedua partai pengusung mengusulkan nama ke DPRD Padang dan salah satunya dipilih sebagai wakil walikota.

"Silahkan lobi anggota DPRD di sana dan mereka hanya membutuhkan 23 anggota DPRD Padang untuk memuluskan calon yang mereka usung," kata dia.

Pihaknya merasakan selama ini menjadi sasaran empuk dan dibangun paradigma PAN maruk kekuasaan, tamak dan lainnya. Ini yang harus diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Menurut dia banyak persoalan yang terjadi di Padang saat ini adalah dampak Mahyeldi naik menjadi gubernur sehingga meninggalkan persoalan.

"Harusnya koalisi yang dibangun sejak awal bertahan hingga akhir sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Siapa sebenarnya yang melanggar etika," kata dia.

Zulherman mengatakan apabila dua nama diusulkan ke DPRD dan siapa saja yang akan dipilih PAN akan menyetujuinya. Jika calon PKS yang menang maka akan didukung dan jika calon PAN yang menang tentu harus diusung bersama.

Ia menegaskan ini bukan persoalan jatah partai yang mana yang akan mengisi pos tersebut, ia mencontohkan saat ini di Dharmasraya Wakil Bupati meninggal dunia dan ada empat partai pengusung kepala daerah yakni PDI Perjuangan, PKB, Demokrat dan Golkar.

"Kalau yang di Dharmasraya, itu jabatan wabup jatah siapa. Pasti tidak seperti itu pola pikirnya namun kembali ke pedoman aturan undang-undang," kata dia.

Usai dilantiknya Walikota Padang, Mahyeldi sebagai Gubernur Sumbar maka Wakil Walikota Padang, Hendri Septa sesuai ketentuan perundang-undangan ditetapkan dan dilantik sebagai Walikota Padang definitif sisa masa jabatan 2019-2024 pada 7 April 2021 sehingga kursi wakil walikota kosong.

Sementara pasangan Walikota Padang Mahyeldi dan Wakil Walikota Padang, Hendri Septa kala itu diusung PKS dan PAN dalam Pilkada Padang dan keduanya berhasil menjadi pemenang lalu dilantik pada 2019.

Untuk proses pemilihan akan diusulkan dua nama oleh partai pengusung untuk kemudian dipilih di DPRD Padang dengan menggunakan metode voting dan siapa yang mendapatkan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil wali kota terpilih.

Sebelumnya Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap PAN legowo untuk menyerahkan kursi Wakil Walikota (Wawako) Padang kepada kader PKS karena saat ini Walikota sudah dijabat oleh kader PAN.

"Kita membangun koalisi kebersamaan dengan PAN dan jika ingin terjaga dengan baik dan berkelanjutan maka PAN harus legowo memberikan kursi wawako kepada PKS," kata dia.

Menurutnya saat ini Walikota Padang dari PAN sehingga mestinya Wawako berasal dari PKS.

"Saya sudah menandatangani dua nama untuk disiapkan jadi Wawako Padang, hanya saja ada hal yang amat disayangkan PAN ingin mencalonkan juga kadernya," kata dia. (***)

Bagikan

Terbaru

Copyright © 2020 Analisakini.id | Jernih Melihat - All Rights Reserved