 |
| HM. Nurnas. |
Padang, Analisakini.id-Mahyeldi dan Audy Joinaldy sudah 11 bulan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar sejak dilantik pada 25 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.
Hingga kini, masih ada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong. Tak tanggung-tanggung, ada lima OPD yang masih dipimpin seorang pelaksana tugas (plt). Lima OPD itu, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Biro Umum.
Belum terisi utuhnya jabatan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov) Sumbar ini mendapat kritikan dari Sekretaris Komisi I bidang Pemeritahan DPRD Sumbar, H.M. Nurnas.
"Kok lama betul, kabinet diisi utuh? Padahal sudah berjalan cukup lama dan rasanya ASN di lingkungan Pemprov banyak yang berkualitas dan bisa jadi pejabat eselon II. Entah kalau ada misi terselubung atau hal-hal khusus yang direncanakan Gubernur. Tapi yang jelas, ASN Pemprov bertanya-tanya dan membicarakannya. Saya pun sering mendengar," sebut Nurnas.
Bahkan berdasarkan data pula, Kepala Inspektorat yang merupakan OPD strategis dan vital, sudah kosong sejak 1 Januari 2021 pascapensiunnya pejabat lama, Mardi. "Harusnya ini sudah diisi dengan pejabat defenitif, karena OPD ini berperan vital," kata politisi Demokrat ini.
Nurnas mengaku siapa yang diangkat dan dilantik sebagai kepala OPD adalah kewenangan Gubernur. Tapi jangan hanya berpijak ke sana, melainkan lihat pula hal lainnya termasuk regulasi dan aturan terkait.
Dan tentu saja kapasitas dan kompetensi pejabat yang akan dilantik itu.Kekosongan empat OPD yang ada saat ini, meski roda pemerintahan tidak terganggu atau tetap jalan, bagaimanapun juga tetap ada pengaruh. Karena kewenangan yang dimiliki pejabat defenitif berbeda dengan pelaksana tugas (plt). Plt kepada OPD terbatas.
Hal ini tentu akan berdampak pula kepada pencapaian misi ketujuh Mahyeldy-Audy yaitu, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas. Sebab perangkat yang menjalankannya masih ompong atau belum lengkap "Jadi tidak ada alasan, harus segera diisi," tambahnya.
Seperti diketahui, Gubernur Mahyeldi sudah melakukan pelantikan pejabat Pemprov sebanyak empat kali dan didominasi hasil jobfit yaitu pada 23 Agustus 2021 sebanyak 9 pejabat, 23 September 2021 (dua pejabat), 1 Oktober 2021 (tiga pejabat) dan 3 Januari 2022 (16 pejabat).
Yang dilantik berdasarkan jobfit (pergeseran jabatan) sebanyak 22 pejabat. Sedangkan hasil pelelangan baru delapan OPD, masing-masing Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Bappeda, Asisten III Setdaprov Kepala Biro Organisasi dan empat Kepala RSUD masing-masing Pariaman, Bukittinggi, Kota Solok dan RS Jiwa, Indarung.
Pelantikan terakhir, 22 Januari (16 pejabat) sebagian besar juga hasil jobfit dan sejumlah OPD masih kosong dan hingga kini belum juga ada pengumuman lelang jabatan.
Kabar beredar, akan ada lagi pelantikan pejabat melalui proses jobfit pada awal Februari. Siapa lagi yang digeser? Tunggu saja. (***)
.jpg)