 |
| Walikota Hendri Septa membuka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Padang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Abu Bakar Ja'ar, Balaikota, Aie Pacah, Senin (13/12/2021). |
Padang, Analisakini.id-Pemerintah saat ini dan ke depan memang terus ditantang untuk menjaga stabilisasi harga bahan pangan strategis sebagai potensi penggerak inflasi.
"Soalnya, menjelang akhir tahun 2021 dan pergantian tahun 2021 ke 2022 ada kemungkinan gangguan terkait ketersediaan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi pangan dan barang strategis lainnya di Padang," kata Walikota Hendri Septa saat membuka rapat koordinasi (rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Padang, di Balaikota, Senin (13/12/2021).
Gangguan tersebut bisa saja terjadi akibat bencana alam, rusaknya lahan produksi pertanian, ulah pelaku spekulan serta situasi menjelang natal dan tahun baru nanti.
"Inflasi di Padang 2021 tercatat di berita resmi statistik BPS kalender Januari sampai Oktober 2021 sebesar 0,18 persen. Angka ini masih sangat rendah, tetapi kita harus tetap waspada karena bisa saja terjadi kenaikan," ungkap Wako Hendri Septa.
Walikota mengungkapkan, secara umum inflasi di Padang sering disebabkan oleh produk pangan strategis seperti beras, cabe, dan gula. Namun melihat dari kondisi perdagangan bahan pangan strategis minggu ini, telah terjadi gejala kenaikan harga barang berkelanjutan, di antaranya minyak goreng. Dimana kenaikan harganya mencapai dua kali lapat.
"Pemko akan mencoba mencari solusi untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok ini. Diantaranya, berupa operasi pasar, bantuan langsung minyak goreng oleh Baznas Padang dan lembaga terkait lainnya. Kemudian melalui subsidi harga oleh perusahaan melalui program CSR nya," cetus Wako Hendri Septa.
Sementara itu sebut wako lagi, terkait dihadirkannya pimpinan pesantren dan pimpinan koperasi serba usaha dalam Rakor TPID Kota Padang kali ini, tentunya diharapkan bisa nantinya melakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan.
"Kita memiliki 14 pesantren dengan dua ribu lebih santri yang diasramakan. Maka tentu juga menjadi potensi besar bagi penggerak perekonomian di Padang dan juga dalam pengendalian inflasinya," ungkap Wako.
Demikian juga dengan potensi koperasi serba usaha yang beraktivitas di Kota Padang, dapat dijadikan sebagai sokongan dalam distribusi dan tempat stok pengamanan cadangan pangan, dimana berpotensi untuk bekerja sama dengan dengan Bulog mengenai distribusi barang pangan strategis.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumbar Daya Alam (SDA) Syahendri Barkah mengatakan, rakor ini bertujuan untuk mewaspadai gangguan inflasi terkait ketersediaan, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi bahan pangan dan barang strategis lainnya yang terjadi menjelang akhir tahun dan pergantian tahun.
"Di samping itu perlunya peningkatan ketersediaan dan produksi barang pangan strategis melalui unit usaha baru yang diprakasai oleh pimpinan pesantren atau koperasi dalam pengembangan ekonomi di bidang pertanian," jelas Syahendri.
Dia menambahkan, rakor diikuti 60 peserta berasal dari pimpinan Pondok Pesantren dan pelaku usaha koperasi serba usaha di Kota Padang. Sementara untuk narasumber menghadirkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Kepala Bulog Divre Sumbar dan Pimpinan PT. Pertamina Kota Padang.
"Semoga melalui Rakor ini kita mendapatkan solusi terkait permasalahan potensi inflasi yang mungkin akan terjadi serta rencana tindak lanjut. Sehingga dapat menjaga ketersediaan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi barang pangan dan barang penting strategis lainnya di Padang," pungkasnya. (***)
.jpg)
