 |
| Kepala Kanwil DJPb Sumbar Heru Pudyo Nugroho, S.E., MBA menandatangani Nota Kesepakatan Sinergi antara Kanwil DJPb Sumbar dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi. (ist), |
Padang, Analisakini.id-Pertumbuhan ekonomi Sumbar telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada triwulan II 2021, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah melalui instrumen APBN dan APBD, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 5,76 persen (y-on-y).
Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho, S.E., MBA saat melakukan kegiatan penyerahan penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas capaian WTP LKPD 2020 sekaligus Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi antara Kanwil DJPb Sumbar dengan Pemprov Sumbar, Senin (25/10/2021).
"Ini mengalami pertumbuhan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 4,92 persen. Perbaikan tersebut terutama didorong oleh pemulihan ekonomi global yang semakin kuat dan akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut.” ujarnya.
Secara ringkas, realisasi APBN di Sumbar sampai dengan triwulan II 2021 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp3,34 triliun (53,07 persen dari target), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp2,69 triliun.
Di sisi lain, belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 10,01 persen yang didorong oleh pertumbuhan dari keempat jenis belanja yaitu belanja pegawai, barang, modal dan bantuan sosial.
Sementara itu, realisasi APBN di Sumbar sampai triwulan III-2021 mencatatkan pendapatan negara Rp5,84 triliun (92,93 persen dari target), tumbuh 40,95 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp22,11 triliun (70,70 persen dari pagu), terkontraksi 8,40 persen (yoy).
"Pertumbuhan pendapatan negara ini didorong oleh adanya pertumbuhan bea keluar/pungutan ekspor yang tumbuh sangat besar yakni 2.706,46 persen. Pertumbuhan yang sangat besar ini didorong oleh kenaikan komoditas CPO. Sedangkan belanja negara terkontraksi dikarenakan adanya penurunan jumlah realisasi belanja TKDD," terangnya.
Menurut Heru, untuk dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19, kebijakan investasi pemerintah menjadi faktor yang cukup krusial. Oleh karena itu, dalam Kajian Fiskal Regional juga membahas mengenai peluang investasi di daerah terutama di sektor pariwisata.
"Sektor pariwisata merupakan salah satu dari sepuluh prioritas pembangunan di Sumbar. Prioritas ini diarahkan untuk pengembangan objek dan kawasan wisata yang potensial, peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kepariwisataan, dan menjadikan Sumbar sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya," jelas Heru. (***)
.jpg)