 |
| Walikota Hendri Septa memberikan sambutan pada pembukaan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) di lingkup Pemko Padang, Senin (27/9) di Balaikota Padang. (kominfo). |
Padang, Analisakini.id-Pemerintah Kota Padang bertekad meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama pada 2022 mendatang. Semangat itu muncul saat Walikota Padang Hendri Septa membuka Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) di lingkup Pemko Padang, Senin (27/9/2021).
"Padang sudah empat kali berturut-turut meraih penghargaan KLA kategori Nindya, saatnya kita menoleh ke kategori Utama," kata Hendri Septa di depan peserta pelatihan yang memenuhi ruang rapat Bagindo Aziz Chan, Kantor Balaikota Padang di Aie Pacah.
Dikatakan walikota, agar penghargaan tersebut dapat diraih di tahun depan, perlu dilakukan sejumlah persiapan. Termasuk pemenuhan hak anak yang sebelum ini kurang optimal.
"Tentunya kita harus mampu memenuhi syarat untuk meraih kategori utama," ujar Hendri Septa.
Langkah yang tengah dilakukan Pemko Padang yakni menempatkan ruang untuk menyusui bagi anak di tiap kantor yang ada. Kemudian menyediakan tempat bermain bagi anak di ruang publik maupun tempat strategis lainnya. Termasuk rencana lain dalam pemenuhan hak anak.
"Masih ada waktu untuk menyiapkan itu semua," sebut Hendri Septa.
Walikota Hendri Septa juga menyambut baik kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) selama dua hari di Balaikota Padang.
Menurutnya, lewat pelatihan tersebut akan muncul ide dan gagasan untuk meraih penghargaan KLA kategori utama.
"Melalui pelatihan ini saya harapkan tersusun dokumen rencana aksi daerah," harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang Editiawarman menyebut bahwa pelatihan diikuti perwakilan dari seluruh OPD di Pemko Padang. Seluruh peserta mendapat pembekalan materi dari sejumlah narasumber.
"Persoalan anak semakin hari dinamis dan berat, karena itu perlu dilakukan pelatihan KHA bagi seluruh OPD," katanya.
Editiawarman mengatakan, pelatihan ini sebagai bentuk penyamaan persepsi antar OPD yang ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen rencana aksi daerah. Dokumen ini menjadi acuan rencana ke depan.
"Kita harapkan setelah ini semangat meraih penghargaan tertinggi dapat tercapai," ujar Kadis. (***)
.jpg)