arrow_upward

MUI Sumbar Ingatkan Jangan Sampai ada Peniadaan Ibadah, Ini Respon Gubernur

Wednesday, 7 July 2021 : 18:34

 

Gubernur Sumbar Mahyeldi pimpin rapat terkait pelaksanaan PPKM. (adpim).

Padang, Analisakini.id-Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumbar, Buya H. Gusrizal Gazahar tidak akan memfatwakan untuk meniadakan ibadah. Meski nantinya ada surat edaran dari pemerintah, MUI Sumbar tidak akan ikut merekomendasikan.

Hal itu ditegaskan Gusrizal Gazahar seiring dengan ditetapkannya empat kota di Sumbar melaksanakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro Diperketat. 

Penegasan Ketua MUI tersebut juga termasuk dalam pelaksanaan ibadah shalat Idul Adha 1441 H nantinya.

“Kita tidak pernah menerima meniadakan ibadah. Jangan sampai pernah ada meniadakan ibadah. Tapi ibadah jalan dengan syarat, mematuhi protokol kesehatan kita setuju,"sebutnya Gusrizal di sela-sela rapat pelaksanaan PPKM Mikro Diperketat Luar Jawa Bali untuk menekan peningkatan Covid-19 di Sumbar, Rabu (7/7/2021) di Auditorium Gubernuran.

Gusrizal menegaskan, MUI Sumbar tidak menyetujui peniadaan ibadah shalat Idul Adha. Namun untuk pelaksanaan ibadahnya harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat. 

“Kita cari formulasinya dengan pihak terkait, agar prokesnya berjalan. Jangan di satu sisi ada kelonggaran di sisi lain tidak. Padahal yang diberi kelonggaran lebih berpotensi menyebarkan Covid-19,” tegasnya.

Di kafe dan mal, sebutnya, bisa 25 persen pengunjung. Di mesjid bahkan tidak ada orang ngomong. Di kafe malah untuk pergi ngomong-ngomong di mal orang jalan-jalan tidak bisa jaga jarak. "Kehadiran orang cuma sebentar di rumah Allah untuk beribadah kok,” tegasnya.

Gusrizal mengingatkan pemerintah, agar agama jangan dijadikan penghalang dalam penanganan Covid-19. Karena dengan agama itu salah satu ikhtiar menghadapi pandemi Covid-19. 

“Kalau kita tidak dibantu oleh Allah yang Maha Kuasa menghadapi ini semua, kita ini lemah,” ujarnya.

Termasuk terkait kurban, menurut Gusrizal juga membuat formulasinya, supaya tidak ada terjadinya kerumunan dan penumpukan orang. 

“Kita beri arahan panitia kurban untuk menyampaikan kepada masyarakat agar jangan ada kerumunan. Kalau perlu dibantu oleh pihak terkait seperti personel Pol PP. Pembagian daging kurban diharapkan tidak mengundang orang berkerumun,” harapnya.

Jadi, menurut Gusrizal, kekhawatiran terhadap penyebaran Covid-19 yang ada ini masih ada jalan dan peluang untuk melakukan antisipasi dan tidak akan menyentuh sampai peniadaan ibadah. 

“Ini tidak benar ini. MUI akan tetap berpedoman terhadap apa yang diputuskannya. Pertanggungjawabkan kita kepada Allah SWT. Saya tidak punya alasan untuk menfatwakan meniadakan ibadah di Sumbar. Kita akan suruh orang beribadah. Tidak ada peniadaan ibadah Idul Adha,” tegasnya lagi.

Apa yang disampaikan Ketua MUI Sumbar itu, diakomodasi oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. Menurutnya, yang penting kedisiplinan prokes di setiap acara dan kegiatan ibadah. 

Pengurus mesjid harus melengkapi fasilitasnya. Kemudian pengawasan yang ketat di setiap tempat ibadah. Pembagian kurban jangan berkerumun. Daging kurban diantarkan ke rumah warga. Permintaan MUI diakomodasi. Termasuk jadi pertimbangan nanti apakah shalat Idul Adha di lapangan atau di mesjid.

"Kita tetap menyampaikan agar ibadah Idul Adha dilaksanakan sesuai Perda Nomor 6 tahun 2020. Karena Pemprov Sumbar bisa jadi rujukan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan keagamaan di wilayah PPKM, dengan tetap melaksanakan ibadah shalat Idul Adha,” tegasnya.

Rapat dipimpin oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi dan Wakil Gubernur, Audy Joinaldy, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, jajaran OPD di lingkup Pemprov Sumbar serta Forkopimda Sumbar. 

Hasil rapat tersebut, diharapkan selama pemberlakukan PPKM di Sumbar, tracing dan testing di perbanyak. Jumlah testing harusnya terus bertambah seiring dengan meningkatnya positivity rate.

Selain, maksimal yang melakukan isolasi mandiri hanya 20 persen dari jumlah terkonfirmasi positif. Selebih harus menempati karantina yang disediakan pemerintah. 

Selanjutnya, pemerintah kembali menyediakan tempat-tempat isolasi. Terutama di tingat nagari dan kecamatan.

"Jadi selama PPKM kita akan tingkatkan tracing dan tenting. Tidak hanya untuk empat daerah, tapi juga pada seluruh daerah yang ada di Sumbar,"ujarnya. (***)

Bagikan

Saat ini 0 komentar :

Terbaru

Copyright © 2020 Analisakini.id | Jernih Melihat - All Rights Reserved