arrow_upward

Masyarakat Sepakat Moratorium Keberadaan KJA dan Melestarikan Danau Maninjau

Minggu, 04 Juli 2021 : 23.01
Gubernur Sumbar Mahyeldi memberikan sambutan dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat salingka Danau Maninjau. (adpim).


Bukittinggi, Analisakini.id- Sebuah langkah maju dengan, ada dua kesepakatan penting yang didapat dalam rapat bersama kelompok Asosiasi Petani, Nelayan KJA bersama tokoh masyarakat Salingka Danau Maninjau bersama Forkopimda Sumatera Barat. Yakni pertama tidak adanya lagi penambahan pembuatan KJA di Danau Maninjau Kabupaten Agam. 

Hal ini disampaikan Gubernur seusai rapat bersama Forkopimda, Forum Asosiasi petani dan nelayan KJA dan tokoh masyarakat salingka Danau Maninjau di Bukittinggi,  Sabtu (3/7/2021).

Gubernur Sumbar juga katakan, kesepakatan bersama untuk satu niat menjaga dan melestarian danau Maninjau dari pencemaran yang ada. 

"Danau Maninjau merupakan potensi daerah yang merupakan kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Danau Manunjau juga merupakan penumpang hidup masyarakat yang ada disekitarnya yang dahulunya daerah tertinggal, saat ini sudah lebih maju dan sejahtera," ungkap Mahyeldi. 

Mahyeldi tegaskan pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang menyebabkan kesengaaraan bagi masyarakat. Karenanya mencari solusi persoalan pencemaran Danau Maninjau butuh kesepatan bersama masyarakat sekitar agar memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan selanjutnya. 

"Kekuatan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan pencemaran danau Maninjau merupakan sebuah kekuatan besar pemerintah dan masyarakat sekitarnya untuk mencari yang terbaik demi sebuah kebaikan bagi keasrian kembali danau Maninjau," ungkapnya. 

Sementara itu ketua Asosiasi Petani, Nelayan KJA juga tokoh masyarakat Salingka Danau Maninjau Muklis Malik juga katakan, tidak niat untuk berhadapan dengan aparat dalam melihat persoalan Danau Maninjau. 

"Jangan ada salah menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat. Kita tahu dahulunya daerah sekitar Danau Maninjau merupakan daerah miskin IDT. Saat ini mereka mendapatkan kehidupan lebih baik setelah adanya program Keramba Jaring Apung (KJA) pemerintah sejak 1992," ungkapnya.

Mukhlis juga katakan, saat ini masyarakat amat resah dan gelisa dengan berbagai isu dari pemberitaan media dan komentar di medsos yang cukup ramai dibicarakan. 

"Bagi kami ini sesuatu yang memalukan persoalan Danau Maninjau menjadi sorotan dari berbanyak orang, sementara mereka tidak tahu kondisi dampak yang kepada masyakat. Pencemaran danau itu tidak semuanya berasal dari KJA, akan tetapi banyak hal, ada sampah harian masyarakat, ada dampak pestisida dari pertanian sekitar danau dan juga aktivitas PLTA Maninjau yang berpengaruh besar terhadap kondisi danau," ungkapnya.

Muklis juga katakan, duduk bersama masyarakat Danau Maninjau dengan pemerintah sesuatu yang baik dalam mencari solusi penyelesaian pencemaran Danau Maninjau pemerintah dengan masyarakat. 

"Kami masyarakat salingka Danau Maninjau juga memiliki niat baik bagaimana danau Maninjau tidak tercermar dan dapat kembali lestari sebagaimana danau Maninjau  sebelum-sebelumnya. Dan berharap program yang dilakukan tranparan agar membawa keuntungan bagi masyarakat sekitarnya. (***)

Bagikan

Terbaru

Copyright © Analisakini.id | Jernih Melihat - All Rights Reserved