 |
| Kepala Dinas Sosial Sumbar Jumaidi memberikan sambutan dalam rakor bantuan pangan non tunai/program sembako, belum lama ini di Padang. (ist) |
Padang, Analisakini.id-Program sembako yang diluncurkan Kementerian Sosial adalah salah satu alternatif solusi yang mendorong meningkatnya daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang kini masih terjadi.
"Pandemi Covid 19 saat ini masih melanda negeri kita dan belum tahu sampai kapan berakhir, sehingga diperlukan cara dan strategi agar masyarakat mampu mencukupi sebagian kebutuhan dasarnya di tengah pandemi," kata Kepala Dinas Sosial Sumbar, Jumaidi saat membuka rapat koordinasi (rakor) bantuan pangan non tunai/program sembako, belum lama ini di Padang.
Jumaidi menjelaskan, program sembako itu kini diperluas jenis komoditas yang dapat dibeli saat ini, sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti Program BPNT namun diperluas dengan penyediaan daging, buah dan sayuran. Hal ini sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan akses Keluarga Penerima Manfaat terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya sekaligus memperkuat kegiatan penanggulangan kasus – kasus stunting.
Disebutkan kehadiran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini selaras dan seirama dengan tujuan dari Program Sembako antara lain mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM sekaligus meningkatnya ketahanan pangan Keluarga Penerima Manfaat sebagai wujud mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Jumaidi mengatakan sejalan dengan Visi Pemprov Sumbar yaitu terwujudnya Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan, Program Sembako ini membuktikan kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi sebagian kebutuhan dasar bagi warga masyarakat.
"Hal ini menjadi tantangan besar bagi kita sebagai penyelenggara pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial warga masyarakat dan kami yakin bapak/ibu secara bersatu padu mampu mewujudkannya," sebut dia.
Jumaidi berharap dalam proses penyalurannya, mesti melaksanakan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) sebagai dasar Data Penerima Manfaat Program Sembako yang telah dilakukan pemadanan NIK dengan pihak Dukcapil. Kemudian, mengadakan komunikasi lebih pro aktif dengan pihak Kemensos,
Dinas Pemberdayaan Desa setempat sehingga proses pemutakhiran data dapat dilaksanakan dengan baik sekaligus memastikan jumlah penerima bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.
Lalu tingkatkan komunikasi intensif seluruh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan / Program Sembako Kabupaten / Kota dengan pihak Himbara ( BRI. Mandiri dan BNI ) sekaligus mengadakan pembinaan dan pendampingan terhadap agen penyalur di lapangan.
"Khusus kepada Pimpinan Himbara ( BRI, Mandiri dan BNI ) Kantor Wilayah dan Kantor Cabang, kiranya dapat menyalurkan bantuan dengan cepat dan tepat waktu, sehingga warga masyarakat penerima manfaat segera dapat memanfaatkan bantuan," ujarnya.
Tahun ini, program sembako Kemensos ini untuk 303.888 KPM dengan alokasi dana Rp729 miliar lebih. Dengan kata lain tiap bulan dialokasikan untuk masing-masing KPM Rp200 ribu. (***)
