arrow_upward

Perjalanan Dinas ke Jawa Dihentikan, Bagus Itu

Wednesday, 30 June 2021 : 15:54
Effendi

Kasus Covid-19 terus meningkat. Bahkan di Palau Jawa, makin parah. Sudah banyak kabupaten/kota masuk zona merah. Penambahan kasus Covid-19 tiap harinya sejak belakangan, lima provinsi di Jawa seperti DKI, Jateng, Jatim, Jabar dan Banten, tertinggi di Indonesia. 

Kondisi ini tentu mengkhawatirkan. Protokol kesehatan (prokes) yang dikampanyekan secara masif sepertinya tak mempan. Orang dari luar Jawa semisal dari Sumatera, tetap juga ke Jawa itu. Urusan dinaslah, pergi konsultasilah dan beragam agenda.

Karena Covid-19 mengganas dan lebih banyaknya kabupaten/kota di Jawa masuk zona merah, tentu butuh aturan dan kebijakan. Dan di Sumbar, seperti yang diberitakan media cetak, Selasa (29/6), Pemerintah Provinsi Sumbar mengambil kebijakan menghentikan dan batalkan semua perjalanan dinas menuju Pulau Jawa. 

"Gubernur sudah setuju untuk pembatalan perjalanan dinas bagi ASN internal Pemprov Sumbar ke Jawa. Sementara semua kegiatan menggunakan konferensi video atau telepon," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat meninjau vaksinasi jajaran OJK bekerjasama Dinas Kesehatan Padang di kampus BRI Padang, Senin (28/6/2021).

Wagub mengatakan, gubernur juga akan mengimbau bupati dan walikota mengambil kebijakan yang sama karena kondisi di Jawa sedang berbahaya dalam hal penyebaran Covid-19. Karena itu lebih bijaksana untuk menghentikan perjalanan dinas ke sana untuk sementara, menunggu kondisi kembali kondusif.

Apa yang menjadi harapan Gubernur itu seyogyanya juga diterapkan oleh kabupaten/kota. Bupati/walikota mesti mengeluarkan aturan serupa untuk sementara, mengingat kasus Covid-19 yang meningkat di Pulau Jawa. Agar ASN pemkab/kota tidak usah ke Jawa dulu. 

Tidak saja ASN, sebaiknya anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota juga melakukan langkag serupa. Untuk sementara waktu, cukuplah minta dokumen maupun referensi lain dalam rangka, katanya, memperkaya kasanah penyusunan Ranperda. 

Kalau alasannya tidak cukup hanya dengan itu, sekali lagi untuk sementara saja, bisa lakukan diskusi virtual atau pajangkan gambar atau video kondisi dan keadaan daerah yang akan dikunjungi dalam rangka memperkaya kasanah penyusunan Ranperda.

Jika alasannya, agenda kunker ke Jawa itu, sudah diagendakan Badan Musyawarah (Bamus) masing-masing DPRD dan dipastikan ada dana yang menyertainya seperti uang transportasi, penginapan dan akomodasi lainnya, sekali lagi untuk sementara bisa dialihkan atau digeser. Tak mesti ke Jawa, ke provinsi tetangga juga bisa atau daerah yang berada di zone kuning atau hijau.

Tapi ada baiknya, kalau kita semua elemen masyarakat di Sumbar, benar-benar bertekad untuk meredam dan mengantisipasi penyebaran Covid-19, imbauan untuk sementara dilarang ke Jawa, langkah baik. Biarlah tak dapat 'SPj' dulu, daripada, sepulang dari Jawa, kita kena Covid-19. Memang soal kena Covid atau tidak tidak bisa hal itu menjadi ukurannya, tapi setidaknya kita tak masuk ke daerah zona merah.

Begitu juga ASN atau karyawan BUMN/BUMD yang bertugas di Sumbar. Untuk sementara bersabar jugalah dulu ke Jawa itu. Kecuali kalau memang hal urgen dan sangat penting, yang tidak bisa dilakukan virtual atau diwakili.

Kita yakin, semua kita berharap pandemi Covid-19 segera berakhir, bukannya seperti yang terjadi saat ini, kian naik. Patuhlah, sadarlah, tahan selera. Lima negara yang sempat menjadi sumber dan kasusnya tinggi seperti China dan Amerika sudah mulai tenang. Warga negara di sana, tak lagi pakai masker.

Kita? Pakai masker terus dan berbagai upaya lain dilakukan, di tengah kasus Covid-19 meningkat terus. Tak irikah kita melihat negara China dan Amerika? Entahlah.(***)


Bagikan

Saat ini 0 komentar :

Terbaru

Copyright © 2020 Analisakini.id | Jernih Melihat - All Rights Reserved