 |
| Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto, Kepala Kanwil DJPb Sumbar Heru Pudyo Nugroho dan pejabat lainnya. (ist) |
Padang, Analisakini.id- Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan kedepannya akan memiliki peran yang semakin strategis dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Kanwil diharapkan dapat bekerja lebih dari fungsi-fungsi normatifnya.
"Kanwil DJPb dan KPPN juga harus terus berupaya untuk mendorong akselerasi belanja APBN di Sumbar, sehingga di triwulan II semakin banyak aktivitas yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan memberikan penekatan tentang penajaman fungsi Kanwil DJPb sebagai Chief Economist daerah," kata Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, dalam kegiatan Rakorwil DJPb Sumatera Barat, Kamis (8/4/2021).
Dirjen Perbendaharaan menyampaikan, dalam menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah. Menggelontorkan resources melalui berbagai kebijakan. Pemerintah juga all out untuk menanggulangi dan merespon terhadap dampak Covid dalam berbagai dimensi, seperti kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, dan lainnya. Itu semua untuk mengangkat kembali perekonomian.
Dia juga menyampaikan untuk menjadi negara maju diperlukan adanya lima fundametal reform, yaitu : SDM, infrastruktur, birokrasi, regulasi dan transformasi ekonomi. Jika reformasi struktural dalam lima bidang tersebut tidak berjalan, maka akan terjebak menjadi negara berpenghasilan menengah.
Dalam kaitannya dengan PC PEN, Kanwil dan KPPN diarahkan untuk terus aktif dalam mengawal dan memastikan bahwa dana yang disalurkan telah berjalan dengan efektif dan memberikan dampak bagi penerima manfaat.
"Sebagai contoh dana PEN bagi pelaku UMKM, tidak hanya fokus pada jumlah dana yang disalurkan namun juga dampak bagi kesejahteraan para pelaku UMKM terhadap,"sebut dia.
Aspek branding, strategi komunikasi di daerah yang dilakukan Kanwil dan KPPN ditekankan juga dalam arahan Dirjen Perbendaharaan kepada seluruh peserta Rakorwil.
"Kemudian strakom di daerah perlu diperhatikan, karena merupakan hal penting agar publik dapat melihat kinerja kita. Selain bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, publikasi atas pelaksanaan tugas juga dapat dijadikan sarana check and balance antara Kanwil dan KPPN dengan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya," kata dia.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sumbar,Heru Pudyo Nugroho, melaporkan pada tahun ini, jajaran Kanwil DJPb Sumbar memiliki tugas untuk mengawal dan menyalurkan alokasi belanja K/L dan DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) sebesar Rp15,07 triliun yang dialokasikan pada 649 Satker dan 20 Pemda yang ada di Sumatera Barat.
Realisasi belanja K/L dan DFDD sangat dharapkan dapat terealisasi secara optimal, mengingat belanja pemerintnah pusat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
Rangkaian kunjungan kerja Dirjen Perbendaharaan di Sumbar diakhiri dengan kunjungan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang. KPPN Padang pada 2021 mengelola dan akan menyalurkan dana APBN sebesar Rp10,15 triliun yang dialokasikan untuk 263 satuan kerja.
Mengingat Kanwil DJPb dan KPPN memiliki peran strategis dalam mengawal eksekusi APBN, maka insan perbendaharaan harus senantiasa mengoptimalkan perannya sebagai National Treasurer di daerah. Melalui berbagai langkah strtaegis yang dilaksnakan diharapkan dapat mewujudkan tiga fungsi APBN yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi.
Rakorwil selama dua hari itu (8-9 April) mengambil tema Penguatan Peran Kanwil DJPb dan KPPN sebagai National Treasurer di Daerah, dengan peserta para pegawai Kanwil DJPb Sumbar dan perwakilan 6 KPPN (Padang, Bukittinggi, Solok, Sijunjungm, Lubuk Sikaping dan Painan) Lingkup Provinsi Sumbar. (ef)
