 |
| Moeldoko pada acara KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. /ANTARA FOTO/Endi Ahmad. |
Jakarta, AnalisaKini.id- Usai terpilih menjadi Ketua Umum Demokrat di Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Moeldoko kembali masuk kantor seperti biasa.
Dari Kantor Staf Presiden, KSP Moeldoko menginstruksikan eksekusi penyelesaian 137 kasus yang terdiri dari 105 kasus/lokus di Kawasan hutan dan 32 di Kawasan non hutan.
Hal itu sebagaimana diinformasikan Kantor Staf Presiden melalui akun resminya pada, 8 Maret 2021.
"Pagi tadi, Kepala Staf Kepresidenan @Dr_Moeldoko menginstruksikan eksekusi penyelesaian 137 kasus yang terdiri dari 105 kasus/lokus di Kawasan hutan dan 32 di Kawasan non hutan," cuit Kantor Staf Presiden seperti dikutip dari akun twitter @KSPgoid pada Senin, 8 Maret 2021.
KSP Moeldoko menegaskan bahwa TNI dan Polri perlu terlibat dalam menjaga kondusifitas di lapangan selama penanganan.
“Termasuk pihak TNI dan Polri yang perlu terlibat dalam menjaga kondusivitas di lapangan selama penanganan lebih lanjut,” imbuh Moeldoko seperti dilansir dari mantrasukabumi.com.
Lebih lanjut Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Agus Widjayanto mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan data yang sudah diverifikasi berdasarkan usulan CSO.
"Pada kesempatan ini, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik @atr_bpn Agus Widjayanto mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan data yang sudah diverifikasi berdasarkan usulan CSO. Jumlahnya mencapai 72 lokasi," ungkap KSPgoid.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menyoroti kisruh Partai Demokrat usai KLB Dali Serdang.
Dalam KLB tersebut KSP Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui pemilihan berdiri peserta KLB.
Yunarto Wijaya menilai bahwa masalah KLB tersebut adalah urusan internal Partai Demokrat.
Namun, Yunarto Wijaya atau yang akrab disapa Mas Toto menyebut ada hal yang jauh lebih penting ketimbang urusan internal Partai Denokrat.
"Yang jauh lebih penting dari urusan internal partai demokrat," cuit Yunarto seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @yunartowijaya pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Yang jauh lbh penting dari urusan internal partai demokrat, alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh merangkap Ketua Umum Partai.. menteri saja seeloknya bukan pengurus partai, apalagi Kepala KSP yang jelas2 mewakili wajah kepala pemerintahan/negara...— Yunarto Wijaya (@yunartowijaya) March 6, 2021
Mas Toto menilai alangkah baiknya jika seorang Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak merangkap jabatan.
"Alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh merangkap Ketua Umum Partai," katanya.
Malah katanya Menteri saja sebagusnya bukan sebagai pengurus partai, apalagi seorang Kepala KSP yang jelas mewakili wajah kepala pemerintahan.
"Menteri saja seeloknya bukan pengurus partai, apalagi Kepala KSP yang jelas2 mewakili wajah kepala pemerintahan/negara," tuturnya.(***
.jpg)