 |
| Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar Heru Pudyo Nungroho bersama jajaran.(ist) |
Padang, AnalisaKini.id-Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan akibat pademi covid-19 pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat terkontraksi minus. Tapi dari triwulan III dan IV tahun 2020, walaupun masih minus, pertumbuhan ekonomi di Sumbar sudah menunjukkan perbaikan ke arah pertumbuhan yang positif.
Dia menjelaskan rapor dan evaluasi yang disampaikan Menteri Keuangan, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan akhir Februari 2021 masih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu.
"Artinya sinergi yang baik antara para operator di pemda, KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, sebagai unit-unit yang melaksanakan dan memonitoring penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, tentunya menjadi sangat penting untuk mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2021 di Sumbar," kata Heru Pudyo Nugroho dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi OMSPAN secara online, pada Rabu (10/3/2021).
Menurutnya, dinamika perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang cukup dinamis untuk DAK Fisik dan Dana Desa. Upaya-upaya PC-PEN tersebut terus dilakukan oleh pemerintah lewat akselerasi belanja pemerintah berupa adanya rofokusing, realokasi anggaran, dan earmarked 8 % untuk dana desa.
Bimtek Aplikasi OMSPAN dilaksanakan untuk me-refresh kembali para operator serta mengenalkan fitur-fitur baru yang merupakan pengembangan dari aplikasi dan mengakomodir kebutuhan di lapangan sehingga hal ini perlu diketahui dan dipahami oleh para operator supaya tidak terjadi kesalahan atau miss dalam mengoperasikan aplikasi.
"Kesalahan pada tahun lalu, antara lain adanya kesalahan batching pengajuan DAK Fisik atau adendum kontrak yang belum direkam, yang berakibat tidak atau kurang salur DAK Fisik, diharapkan tidak terulang kembali di tahun 2021, imbuh Heru Pudyo Nugroho.
Untuk itu, katanya, perlu koordinasi yang baik antara dinas terkait dengan para operatonya, sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan tersebut.
Heru mengharapkan peserta, agar memanfaatkan bimtek ini untuk bertanya, diskusi, dan juga memberi masukan untuk penyempurnaan aplikasi OMSPAN, karena narasumber yang hadir, mereka yang langsung membangun aplikasi tersebut.
Bimtek Aplikasi OMSPAN yang Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar itu dihadiri sekitar 160 operator dari BKAD/DPKAD, BPMD/DPMD, OPD/SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dan juga operator dari KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dengan narasumber dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (***)
