arrow_upward

Data KK Miskin Tak Valid, Anggota DPRD Padang Faisal Nasir Meradang

Senin, 22 Maret 2021 : 19.25
Faisal Nasir.

Padang, AnalisaKini.id-Anggota DPRD Padang Faisal Nasir meradang saat melakukan rapat pembahasan Laporan Pertanggung jawaban bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Hotel Rocky Plaza, Padang, Senin (22/3/2021). 

Dalam kesempatan tersebut, Faisal Nasir mempertanyakan kinerja dari Dinas Sosial yang dirasa dalam penginformasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

“Pada saat saat ini masih banyak masyarakat miskin yang tidak masuk dalam daftar DTKS, tetapi Dinas Sosial selalu menceritakan yang enak-enak di dengar saja. Ingat kita lemah dalam hal sistim, dan DTKS masih jauh dari harapan. Oleh karena itu,  masih banyak data yang ganda, orang yang mampu dalam menerima bantuan dari pemerintah. Ingat RT/RW tidak dilibatkan PSM dalam hal pendataan masyarakat,” ucapnya. 

Uniknya, Faisal Nasir menambahkan Dinas Sosial selalu mempersalahkan PSM yang bertugas melakukan pendampingan dan pendataan bagi masyarakat penerima Bantuan Sosial (Bansos).

“Sampai saat ini tidak ada evaluasi yang dilakukan Dinas Sosial terhadap kinerja yang telah di lakukan oleh PSM. Parahnya, petugas PSM yang bekerja dilapangan tidak mempunyai gaji dalam hal pendataan. Ini yang sangat kita sesalkan sekali. Dinas Sosial harus menganggarkan gaji mereka (PSM),” jelas Faisal. 

Yoserizal Sekretaris Dinas Sosial Kota Padang, data DTKS itu didapat dari kelurahan. “Tidak mungkin kelurahan dan perangkatnya tidak mengetahui data yang diberikan. Saya berpendapat alur pengiriman data yang tidak diketahui oleh lurah dan perangkatnya. Seharusnya, sebelum di kirim ke Dinas Sosial, data tersebut harus dipaparkan dalam musyawarah kelurahan,” tutupnya.

Pada saat ini DTKS Kota Padang adalah 60 ribu KK, dan telah ada tambahan sebesar 12 ribu KK. “Kita saat ini sedang mengusulkan data 78 KK tersebut. Semoga data tersebut masuk dan diterima,” tutupnya.

Ketua Komisi IV Azwar Siry mengatakan, persoalan data ini perlu menjadi perhatian serius. Sebab semua kebijakan yang diambil pemerinyah tentunya berdasarkan data yang ada.

"Kalau data bermasalah, tentu tidak tercapai apa yang menjadi sasaran bantuan pemerintah," katanya.(***)

Bagikan

Terbaru

Copyright © 2020 Analisakini.id | Jernih Melihat - All Rights Reserved