 |
| Pratikno. |
Jakarta, AnalisaKini.id-Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku telah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai isu kudeta partainya. Mengenai surat tersebut, Pratikno mengatakan bahwa pihak Istana tidak perlu menjawab surat itu karena dianggap hanya dinamika politik.
"Kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," kata Pratikno dalam keterangan persnya yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021) seperti dikutip dari idntimes.com.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat khusus bersama pimpinan DPD dan DPC partai secara daring. AHY menyebut ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kekuasaan di partainya.
“Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY dikutip dari channel YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).
AHY menjelaskan, informasi itu dia dapatkan melalui kesaksian dan penjelasan dari sejumlah pihak yang bisa dipercaya. Bahkan, kata AHY, pihak yang ingin melakukan kudeta terhadap dirinya datang dari lingkaran istana atau pemerintahan.
“Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ujar putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
“Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, AHY langsung mengirim surat kepada Presiden Jokowi secara resmi untuk mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi terkait kebenaran informasi itu.
“Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu, sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya,” tutur dia. (***)
.jpg)