 |
| Anggota DPRD Padang Faisal Nasir memberikan sambutan sekaligus diskusi dengan warga RW 02 Kampung Olo, Nanggalo dalam kegiatan reses I masa sidang I tahun 2021. (ist) |
Padang, AnalisaKini.id- Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial diminta untuk mendata KK miskin secara valid, rinci dan terukur. Sebab hingga kini data KK miskin di Padang, masih menjadi perdebatan dan memuncaknya saat ada bantuan pemerintah untuk KK miskin.
"Pemerintah memberikan bantuan untuk KK miskin berdasarkan data. Tak bisa direkayasa. Sementara kenyataan di lapangan data KK miskin itu yang tidak valid. Ada KK miskin yang benar-benar miskin, tapi tak masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT). Sebaliknya ada KK yang tidak berstatus miskin lagi masih masuk dalam BDT," terang Anggota DPRD Padang, Faisal Nasir belum lama ini.
Karena itu, sebut politisi PAN ini, saat reses di RW 02 Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo tersebut, ke depan, pemerintah harus wanti-wanti dan secara periodik untuk melakukan evaluasi. Apalagi di setiap kelurahan ada petugas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yang berkoordinasi dengan aparat RW dan RT terkait data KK miskin.
"PSM ini seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial. Dan yang men-SK-kan PSM adalah lurah. Jadi lurah dan PSM harus rutin koordinasi," sebut Faisal.
Menurut dia, akibat data KK miskin yang tidak valid itu, maka program bantuan untuk KK miskin terhambat data ini. Padahal di sisi lain banyak bantuan dari pemerintah untuk KK miskin tersebut.
"Komisi IV DPRD sudah studi banding ke sejumlah daerah terkait dana kemiskinan dan program bantuan penanggulangan kemiskinan. Di Yokyakarta, dengan teratur dan validnya data KK miskin, pemerintah setempat mudah mengucurkan program untuk KK miskin," terangnya.
Di Jokyakarta itu, sebut Faisal, dari total KK miskin yang ada di sana, hampir 90 persen sudah mendapatkan program bantuan kemiskinan. Begitu pula di Surabaya dan daerah lainnya. Sedangkan di Padang sendiri, dari total KK miskin yang ada, baru sekitar 30 persen yang tersentuh program bantuan kemiskinan. Faktor dominan disebabkan data yang tidak valid.
"Memang bantuan yang diberikan ini tidak otomatis bisa mengubah status KK miskin, tapi merupakan langkah awal dan dibarengi dengan bantuan bentuk lain sehingga secara bertahap bisa lepas dari status KK miskin,"ujarnya.
Faisal berharap, ke depan Dinas Sosial benar-benar melakukan pendataan valid terkait KK miskin dan secara periodik dievaluasi.
Dalam kegiatan reses itu, Faisal juga menyampaikan pada tahun ini melalui pokok-pokok pikiran (pokir), akan direalisasikan drainase dan jalan lingkung di RT 02/ RW 02 Kelurahan Kampung Olo, Nanggalo. JUga bantuan sosial untuk sekolah.
Lurah Kampung Olo Syahruluddin dan Ketua RW 02 Suroto mengucapkan terima kasih kepada Faisal Nasir atas perjuangannya untuk pembangunan Kampung Olo. Bahkan kepedulian Faisal itu sudah diperlihatkan sudah lama kepada kelurahan Kampung Olo. (***)
.jpg)