Jakarta, AnalisaKini.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran cadangan untuk penanganan Covid-19 di tahun ini. Anggaran itu di luar dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diperkirakan sebesar Rp 533,1 triliun.
Adapun total anggaran mendesak sebesar Rp 76,7 triliun yang terbagi dalam tiga klaster, yakni kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan UMKM atau dunia usaha.
"Untuk tambahan kebutuhan mendesak akibat adanya kenaikan jumlah Covid-19 sudah diputuskan bapak Presiden (Presiden Joko Widodo)," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1/2021) seperti dikutip dari cnbcindonesia.com.
Untuk bidang kesehatan, anggaran mendesak disiapkan Rp14,6 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk insentif tenaga kesehatan, biaya perawatan Covid-19, santunan kematian nakes hingga program vaksinasi.
"Jadi ada Rp 14,6 triliun tambahan anggaran kesehatan untuk hal tersebut. Ini di luar yang vaksinasi tadi ya," jelasnya.
Adapun anggaran untuk vaksin dan program vaksinasi diperkirakan sekitar Rp 73 triliun. Perinciannya penyediaan vaksin sekitar Rp 64 triliun dan program vaksinasi sekitar Rp 9,1 triliun.
Kemudian, anggaran mendesak kedua untuk perlindungan sosial disiapkan Rp 36,6 triliun. Anggaran ini untuk tambahan program Kartu Prakerja, diskon listrik, bantuan kuota internet pelajar dan pengajar serta tambahan bansos tunai.
"Presiden memutuskan program prakerja dinaikkan dua kali lipat, jadi tadinya Rp 10 triliun tahun ini, supaya disamakan dengan tahun lalu menjadi Rp 20 triliun, jadi kita tambahkan Rp 10 triliun. Dan bantuan sosial tunai tambahan dari Rp 200 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan," kata dia.
Selanjutnya untuk dukungan UMKM dan dunia usaha sebesar Rp 25,5 triliun. Ini digunakan untuk subsidi bunga UMKM hingga pembebasan rekening minimun dan abodemen listrik.
"Untuk pendanaan kegiatan mendesak tahun 2021 ini kami sesuai dengan instruksi bapak presiden melakukan refocusing dan realokasi belanja K/L. Jadi sekarang K/L diminta untuk melakukan refocusing lagi, belanja-belanja tahun 2021 yang kemungkinan tidak prioritas atau tidak akan mungkin dijalankan karena Covid-19 masih sangat meningkat," tegasnya.(***)
.jpg)
