 |
| Yosmeri |
Oleh: Yosmeri, pengamat politik
MENARIK dan berbeda dari hasil survei biasa menjelang hari H pencoblosan. Di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubenur Sumbar fenomenanya setiap lembaga survei punya jagoan.
Ada empat paslon yang penulis simak menjelang memasuki masa tenang Pilkada kemarin, keempatnya punya hasil berbeda-beda tentang siapa paslon yang memenangi suara rakyat.
Penulis meyakini sebagai sebuah fenomena dan kelumrahan dari sebuah kerja intelektual penetrasi hasil Pilkada Sumbar. Sebut saja Poltracking nyatakan, MUALIM menang, Fixpoli nyatakan NA-IC teratas, lalu survei internal menyatakan FaGe pemuncak suara rakyat, SBLF menegaskan Mahyeldi-Audy menang.
Fenomena menarik dan asyik, semua hasil survei itu pastilah didasari oleh keilmuan sebagimana sebuah survei pemilihan di pentas demokrasi.
Poltracking di survei terakhir menempatkan Mulyadi- Ali Mukhni menang pada survei pamungkas menyebutkan Paslon usungan Demokrat-PAN ini menang dengan ekspektasi 37 persen di Sumbar.
Terlepas hasil itu Poltracking di Pilkada Sumbar mempertaruhkan kapabelitas dan keintelektualitas yang digenggamnya selama ini.
Poltracking sudah termasuk lembaga survei nasional kredibel dengan presisi mendekati kebenaran hasil pencoblosan seperti di Pileg dan Pilpres 2019.
Tak mungkin rasanya dengan kapabelitas dan keintelektualitanya dipunyai, Poltracking demi Pilkada Sumbar mau mempertaruhkan kepercayaan publik kepada lembaga itu selama ini di tingkat nasional.
Nah, selain itu dari kesimpulan empat lembaga survei jelang masa tenang Pilkada meski menjagokan paslon berbeda unggul di Pilkada. Di posisi keduanya tetap Paslon MUALIM. Ini mungkin yang menarik disimak dan dianalisis.
Mengapa SBLF, Fixxpoly dan survey internal FaGe tempatkan MUALIM di posisi kedua apa ini sebuah kesengajaan atau itulah hasil dari keilmupengetahuan statistik politik. Kepada seluruh masyarakat Sumbar, mari gunakan hak pilih, datang ke TPS, dengan mematuhi protokol kesehatan.
Tapi apapun faktanya, siapa pemenang Pilkada tetap ditentukan oleh hitungan manual berjenjang oleh KPU, pasca pencoblosan 9 Desember 2020. (***)
.jpg)