 |
| Zarfi Deson |
Padang, AnalisaKini.id- Fraksi Partai Golkar Sumbar meminta Gubernur untuk melakukan evaluasi total terhadap PT Asuransi Bangun Askrida atau biasa disebut Askrida. Soalnya kinerja perusahaan yang bergerak di sektor asuransi ini memperlihatkan kinerja menurun dalam dua tahun terakhir.
"Penurunan kinerja pun cukup signifikan sehingga deviden yang disetor jauh penurunan. Makanya, kita minta Gubernur mewaspadai kinerjanya. Evaluasi menyeluruh sangat perlu dilakukan untuk memastikan di titik masa yang lemah dan harus segera diperbaiki," kata juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar, Zarfi Deson, Rabu (25/11) di ruang rapat paripurna DPRD Sumbar.
Dalam rapat paripurna DPRD Sumbar dengan agenda penyampaian pendapat akhir terhadap Ranperda APBD 2021, Zardi Deson juga mengungkapkan, Fraksi Partai Golkar juga kecewa dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan terkait pembangunan tol Pekanbaru-Padang.
Pembangunan tol ini digugat oleh empat warga Pekanbaru terhadap SK Gubernur yang diteken Irwan Prayitno terkait pembangunan tol di wilayah Sumbar. Gugatan ini dikabulkan MA dan tentu saja akan berdampak kepada yang lain dan membuat investor bisa gamang masuk Sumbar.
Apalagi pembangunan jalan tol tersebut didanai APBN dan dampaknya sangat nyata pula bagi perekonomian masyarakat dan daerah. Untuk itu, sebutnya, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Gubernur untuk mencarikan solusi terutama proyek-proyek pembangunan yang didanai APBN sehingga tidak gagal dalam pelaksanaannya.
Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan penurunan kinerja Bank Nagari dalam tiga tahun terakhir ini, dimana terjadi penurunan kinerja dalam hal laba yang harus disetor kepada pemegang saham.
Hal ini juga berdampak kepada PT Jamkrida yang harus membayar klaim sebesar Rp21,6 miliar di akhir Oktober 2020. Ini artinya petugas analisa kredit di Bank Nagari tidak berkualitas bekerja sehingga asuransi penjaminan kredit milik Pemprov Sumbar membayar klaim cukup besar dalam dua terakhir. "Kita mengharapkan Gubernur hal ini benar-benar diperhatikan," tegasnya.
Begitu pula soal aset daerah yang ada di OPD Pemprov Sumbar. Saat ini baru dimanfaatkan sebatas kegiatan ekonomi seperti mini market, warung kopi, dan sejenisnya. Fraksi Partai Golkar minta agar dikelola dengan sebaik-baiknya, profesional berdasarkan regulasi yang pas. Kalau koperasi yang mengelolanya, apa pula dasar hukumnya yang pas sehingga tidak menjadi temua BPK pula nanti. (***)
.jpg)