 |
| Mahyeldi bersama sejumlah tokoh alumni Unand seperti Yunisfar, Khaidir, Ilhamsyah Mirman, M.Riduan dan lainnya. |
Padang, AnalisaKini.id-Calon gubernur Sumbar, Mahyeldi menilai, dirinya makin gencar diserang kampanye hitam (black campaign) pada hari-hari terakhir jelang pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar, 9 Desember 2020. Materi kampanye hitam yang disebar di berbagai platform media sosial itu, potongan rekaman video debat kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang (Pilwako) 2018 lalu.
“Mari pahami kalimat yang saya sampaikan dalam debat itu secara utuh. Jika sepotong-potong, akan menimbulkan pemahaman keliru,” harap Mahyeldi saat berdialog dengan relawan Jaringan Alumni Unand BA-Satu (Jalinan BA-Satu) di Padang, Jumat (20/11/2020) sore.
Pada debat itu, Mahyeldi yang didampingi wakilnya, Hendri Septa menjawab pertanyaan rivalnya dalam Pilwako Padang pada pemilihan serentak 2018 dengan kalimat, “Kami sampaikan, karena memang banyak pertanyaan tentang saya, bahwasanya saya akan meninggalkan Kota Padang ini di tengah jalan, perjalanan, yakinlah itu adalah, bahwasanya berita ini tidak benar. Saya sebagai walikota Padang akan menjabat wali kota Padang kedepan sampai 2024. In Syaa Allah. Tak usah ragu dan bimbang.”
“Kalimat In Syaa Allah saya ucapkan, menandakan saya masih orang beriman. Bahwa hidup kita ini ada peran pihak lain di sekitar kita (walaupun itu sedikit) dan terutama campur tangan Allah SWT,” tegas Mahyeldi.
“Nabi Ibrahim AS sesaat sebelum menyentuhkan pisau ke leher Nabi Ismail AS, juga mengucapkan kalimat In Syaa Allah. Jadi, mari melihatnya secara komprehensif. Jangan lihat judul dan potongan kalimat itu saja,” ajak Mahyeldi.
Kemudian, tegas Mahyeldi, keputusan jadi calon gubernur, bukan lah keputusan yang bisa dilakukannya secara sendiri. Melainkan, keputusan pihak lain yang lebih tinggi terhadap dirinya, sebagai bagian dari sebuah organisasi (partai-red).
“Dalam struktur organisasi apa saja, tentunya harus menjalankan keputusan yang telah jadi keputusan bersama. Kalau kita pribadi saja, tentu bisa saja memutuskan sesuai keinginan sendiri,” tegasnya.
“Jika ada kepentingan pribadi, lalu ada kepentingan yang lebih banyak, tentu kita sebagai pribadi, harus mengikuti kepentingan lebih banyak itu,” tambah Mahyeldi mendeskripsikan bahwa, jadi calon gubernur tersebut adalah keputusan terhadap dirinya sebagai bagian dari sebuah organisasi politik.
Terkait kalimat akan meninggalkan Kota Padang dalam konten black campaign itu, Mahyeldi menegaskan, dengan naik kelas sebagai gubernur, dirinya tentu tak akan meninggalkan ibu kota provinsi Sumbar ini.
“Coba lihat saat ini, betapa banyak Pak Gubernur Sumbar, merekomendasikan pembangunan untuk Kota Padang. Seperti, program abrasi pantai Padang yang mencapai angka puluhan miliar rupiah. Juga pembangunan jalan-jalan di berbagai sudut kota,” kata Mahyeldi dengan memaknai bahwa meninggalkan Padang itu akan mengabaikan pembangunan nantinya.
“Kalau saya mencalon jadi gubernur di provinsi Riau atau provinsi lainnya di Indonesia, benar itu, saya akan meninggalkan Kota Padang ini. Jadi gubernur Sumbar, tak mungkin saya akan meninggalkan Kota Padang. Ibarat rumah, Kota Padang ini adalah ruang tamunya, etalasenya Sumatera Barat,” tambahnya.
Mahyeldi juga mengisahkan, dirinya bukan satu-satunya figur yang ditawarkan partainya, PKS sebagai bakal calon gubernur pada masa penjaringan dulunya. Ada nama Walikota Payakumbuh, Riza Falepi yang juga seorang kader PKS.
“Partai saya melihat, tingkat penerimaan masyarakat terhadap saya lebih banyak dibanding Pak Riza (Falepi-red). Makanya, saya yang diputuskan jadi calon gubernur,” terangnya.
“Berdasarkan hasil survei terakhir, lebih dari 70 persen masyarakat Kota Padang menyukai dan menyatakan akan memilih saya sebagai gubernur,” terangnya.
“Sisanya, yang 30 persen tak memilih saya itu (berdasarkan hasil survei-red), mungkin kader-kader partai saja lagi,” tambahnya sembari tersenyum penuh arti.(***)
.jpg)