arrow_upward

Sah, Pelanggar Protokol Kesehatan di Sumbar Terancam Denda dan Kurungan

Friday, 11 September 2020 : 19:26
Ketua Pansus Hidayat memberikan laporan pansus kepada Ketua DPRD Sumbar Guspardi disaksikan Gubernur Irwan Prayitno. (humas)
Padang, AnalisaKini.id - DPRD Sumatera Barat (Sumbar) telah mengesahkan Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Perda tersebut mengatur soal sanksi denda hingga kurungan bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Ketua Pansus Ranperda Adaptasi Kehidupan Baru dalam Pengendalian dan Pencegahan DPRD Sumbar, Hidayat, mengatakan ada sanksi pidana bagi pelanggar protokol COVID-19.

"Ketentuan pidana diatur pada pasal 110 ayat 1, di mana setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf d angka 2, bisa dipidana dengan kurungan paling lama 2 hari atau denda paling banyak Rp 250 ribu," kata Hidayat, Jumat (11/9/2020).

"Tindak pidana itu hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali," tambahnya.

Dalam pasal 12, dijelaskan setiap orang harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas, menjaga daya tahan tubuh, melakukan wudu bagi yang beragama Islam dan menerapkan perilaku disiplin. Setiap orang yang melanggar kewajiban memakai masker terancam kurungan paling lama 2 hari atau denda paling banyak Rp250 ribu.

Denda atau kurungan dapat dikenakan bila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Aturan itu tertuang dalam Pasal 110.

Jeratan hukum juga diberlakukan untuk setiap penanggung jawab kegiatan atau usaha yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan. Dalam Pasal 111, disebutkan para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 15 juta.

"Ranperda ini bersifat mandatori. Artinya bisa langsung diterapkan di daerah kabupaten kota, tanpa harus membuat Perda baru, dan bisa menjadi referensi hukum bagi pemerintahan terendah," kata Hidayat.

Pemerintah daerah juga dapat membentuk tim terpadu penegakan protokol kesehatan. Tim terpadu penegakan hukum terdiri dari Satpol PP Provinsi, perangkat daerah terkait, unsur kepolisian, TNI, dan unsur instansi serta pemerintah kabupaten/kota. (***)


Bagikan

Saat ini 0 komentar :

Terbaru

Copyright © 2020 Analisakini.id | Baca Dulu Baru Komentar - All Rights Reserved