 |
| Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si |
Jakarta , AnalisaKini.id -Setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dinyatakan positif terjangkit Covid-19, tidak sedikit menyarankan agar gelaran pilkada ditunda sementara waktu.
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menyatakan saran tersebut tidak tepat. Masalah Arief Budiman terinfeksi Covid-19 merupakan urusan personal bukan menjadi pertimbangan untuk penundaan pilkada serentak 2020.
“Jangan karena ketua KPU kena Covid-19, lalu ditunda, yang menentukan bukan dia, yang menentukan itu UU," kata Guspardi dalam keterangan persnya, Sabtu (19/9/2020).
Menurut Guspardi tidak ada penundaan. Sebab yang Arief Budiman itu kan personal, namanya Covid-19 itu datang dan pergi. Hari ini negatif, besok bisa positif, begitupun sebaliknya, artinya itu enggak bisa dijadikan alasan melakukan penundaan.
Legislator dapil Sumbar 2 ini pun menambahkan, jika Arief Budiman tidak bisa melakukan pekerjaannya selama pilkada dapat digantikan komisioner lainnya. Di KPU itu ada 7 orang komisioner dan sifatnya kolektif kolegial. Sambil Pak Arief Budiman melakukan pemulihan, penyembuhan, isolasi, tugas-tugas pak Arief bisa di-cover oleh komisioner KPU yang lainnya. Jadi yang dijalankan itu sistem bukan personal.
Pihaknya justru mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat berkomitmen menjaga protokol kesehatan bukan hanya semata-mata untuk gelaran pilkada saja tapi juga untuk kesehatan masing-masing individu. Yang paling penting adalah bagaimana komitmen seluruh masyarakat baik ada pilkada atau tidak ada pilkada kita harus mematuhi protokol kesehatan.
Proses pelaksanaan pilkada telah diketuk palu antara parlemen dan pemerintah sehingga tidak ada penundaan kembali sehingga, adanya tren naik dan turun pandemi Covid-19 tidak menghalangi penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.
“Yang tren naik turun Covid-19, bukanlah adanya proses pelaksanaan pilkada enggak ada urusannya dengan itu. Sekarang ini kan kebetulan lagi nanjak naik, mudah-mudahan Oktober, November menurun melandai, itu yang kita harapkan,” ucapnya. “Jadi yang jelas tidak ada pikiran, tidak ada rencana melakukan penundaan," tegas anggota Baleg DPR tersebut.(***)
