 |
| H. Afrizal, SH, MH. |
"Kami sangat setuju UMKM, petani, nelayan, peternak, pelaku pariwisata dan lainnya perlu diberikan bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman murah dari Bank Nagari dan didukung oleh lembaga penjamin kredit milik daerah (Jamkrida)," kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar Afrizal, dalam rapat kerja bersama TAPD, Senin (14/9/2020) di gedung DPRD Sumbar.
Dalam konteks ini, Fraksi Partai Golkar berharap ada grand disain program recovery di sektor ekonomi ini, antara lain memuat berapa jumlah UMKM, nelayan, petani, peternak, pelaku pariwisata dan lainnya serta bentuk penanganan dan pembinaanya.
Jumlah pelaku UMKM, nelayan, petani dan lainnya itu penting dipastikan dan harus update. Sebab, dengan adanya program pro rakyat seperti ini, pasti ada pula pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut. Dan proses identifikasi dan verifikasi adalah titik rawan yang menuntut aparat pemerintah harus kerja ekstra.
Kemudian, berapa pula plafon kredit Bank Nagari untuk sektor ini (UMKM, nelayan, petani, peternak, pelaku pariwisata) dan berada yang sudah direalisasikan. Sekiranya kurang, jika memungkinkan plafon kredit untuk sektor ini ditambah, agar apa yang kita harapkan sektor ekonomi bangkit tercapai.
Selanjutnya terkait penggunaan dana recofusing untuk penanganan Covid-19 dan bencana alam lainnya, Fraksi Golkar juga mempertanyakan, rincian penggunaannya agar tidak menimbulkan preseden buruk di tengah publik.
tahap 1 sampai IV sebesar Rp541.252.747.542. Setelah dimanfaatkan sampai 31 Agustus 2020, baik untuk penanganan Covid-19 maupun penanganan bencana alam lainnya, terdapat sisa Rp60.600.069.128,-"terang Ketua Komisi III DPRD Sumbar ini.
Fraksi Partai Golkar meminta rinciannya penggunaan dananya. Lalu sisa dana Rp60 miliar tersebut apakah cukup untuk penanganan Covid-19, apalagi berdasarkan kesepakatan Banggar DPRD dengan TAPD, sisa dana itu selain untuk penanganan Covid-19 sampai Desember 2020 juga untuk pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS), MTQ, tambahan kegiatan OPD.
Apalagi akan diterapkan pula Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang konseksuensinya butuh pendanaan dalam operasionalnya. Kemudian juga kasus positif Corona di Sumbar meningkat, yang tentu saja butuh APD, obat-obatan dan hal penting lainnya.
"Oleh karena itu, Fraksi Golkar menyarankan, selain sisa anggaran refocusing ini, perlu lagi menyisir dana yang ada di masing-masing OPD untuk tambahan dana penanganan COVID-19. Tapi beberkan dulu secara rinci penggunaan dana sebelumnya," kata Afrizal. (***)
Bagikan
.jpg)